Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan inflasi harga beras bulan September 2023 menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai antisipasi, pemerintah mengklaim bantuan pangan yang efektif dalam menstabilkan harga beras di masyarakat. Presiden JokoWidodo (Jokowi) bahkan memastikan jika program bantuan pangan berasakan diteruskan hingga tahun depan.
Harga beras faktanya masih melanjutkan tren kenaikan hari ini, meski beras medium meninggalkan level puncak yang sempat ke Rp13.300 per kg secara rata-rata nasional.
Tercatat, angka kenaikan harga beras terjadi di 283 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Harga beras tertinggi dilaporkan terjadi di Papua dengan Rp 17.438 per kg,
sedangkan harga terendah terjadi di pulau Jawa dengan harga Rp12.734 per kg. Harga tersebut adalah rata-rata wilayah pada pekan ketiga bulan Oktober 2023.
Dalam analisis pemerintah langkah ini diambil karena bantuan pangan terbukti efektif meredam gejolak harga beras yang terjadi akibat dampak dari El Nino. Dalam realisasi bantuan pangan ini, untuk tahap I sudah dibagikan beras bantuan pangan oleh Bulog pada Maret, April, dan Mei 2023.
Yang selanjutnya berjalan pada tahap II pada September, Oktober dan November 2023 yang akan berlanjut sampai Januari dan Maret 2024.
BACA JUGA: Langkah Beras Nasional di Tengah Perubahan Iklim
Pertanyaan penting yang dapat diulas dari kebijakan ini apakah langkah tematis yang dilakukan oleh pemerintah cukup rasional dalam menstabilkan harga beras secara nasional.?
Masalah Tematis
Persoalan kenaikan harga beras nasional faktanya terus bergulir. Pemerintah dalam posisi ini perlu meredamnya agar darurat beras nasional tidak terjadi.
Sampai saat ini Indonesia masih merupakan negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah 251,38 juta jiwa. Ada 11,24 persen atau 28,28 juta penduduk masih hidup dalam kategori miskin.
Sebagian besar penduduk miskin tersebut bertempat tinggal di perdesaan dan menggantungkan hidup di sektor pertanian.
Jika melihat data BPS, Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 38,07 juta jiwa. Di sisi lain, kesejahteraan petani masih rendah. Jumlah rumah tangga petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau 55,33 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan (BPS, 2022).
BACA JUGA: Kesadaran Teknokratis Sistem Pangan Nasional
Sebagian besar orang miskin bekerja di sektor pertanian dan menghadapi situasi rawan pangan (Bank Dunia, 2008). Kemiskinan dan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya di sektor pertanian.
Untuk itulah tantangan pemenuhan kebutuhan pangan harus rasional dengan tata kelola dunia pertanian secara matang. Mengutip laporan Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) menyebutkan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan.
Guna mencukupi kebutuhan pangan, Pemerintah membuka kran impor beras. Padahal langkah impor merupakan cermin dari defisiensi (kekurangan/ kegagalan) dalam menyelenggarakan produksi barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi penduduknya.
Alasan negara melakukan impor, karena ada kegagalan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri (Husna, 2010) Suatu negara tidak mampu menyediakan kebutuhan beras terjadi akibat negara tersebut tidak dapat memproduksi secara efisien.
Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia yang termahal di antara negara-negara Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. Tingginya harga beras menjadi salah satu penyebab kemiskinan.
BACA JUGA: Mengeluhkan Kenaikan Harga Beras Meskipun Surplus
Harga eceran beras Indonesia 28% lebih tinggi dari harga di Filipina dan dua kali lipat harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand. Namun harga beras yang mahal tak langsung dilihat sebagai sebuah rasionalitas ketahanan pangan secara lebih panjang.
Pada titik ini pemerintah harusnya lebih meningkatkan kesejahteraan para petani mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Sektor pertanian merupakan sumber partumbuhan output nasional, sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari keseluruhan sector perekonomian Indonesia.
Kesadaran Terpadu
Harga komoditas beras merupakan harga yang terus dipantau dan diintervensi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena harga beras memberi kontribusi pada ketahanan pangan, kemiskinan, stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara.
Pergerakan harga beras sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor ketersediaan beras itu sendiri yang bersumber dari hasil produksi panen para petani padi di daerah sentra produksi.
Kedua, faktor permintaan dari konsumen, dimana adanya peningkatan dan penurunan permintaan konsumen bisa mempengaruhi harga beras, terutama dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional.
Ketiga, yaitu faktor distribusi, faktor distribusi mampu menjadi pemicu kenaikan dan penurunan harga beras.
Pesatnya permintaan (demand) adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu pasar. Sementara pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen atas barang-barang ekonomi.
Sebagian ahli mengatakan bahwa pengertian permintaan adalah jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada suatu tempat dan waktu tertentu dengan harga yang berlaku saat itu.
Penawaran (supply) didefinisikan sebagai hubungan statis menunjukkan berapa banyak suatu komoditas yang ditawarkan (untuk dijual) pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga ketika faktor lain tidak berubah.
Upaya penawaran menunjukkan hubungan positif antara jumlah komoditas yang akan dijual dengan tingkat harga dari komoditas tersebut. Kenaikan harga dari suatu komoditas saat faktor lain tidak berubah akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah komoditas yang ditawarkan.
Demikian sebaliknya, apabila harga komoditas tersebut turun, maka hal itu akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah komoditas yang ditawarkan.
Pada konteks ini tingkat keuntungan/profitabilitas ekonomi yang diterima petani beras faktanya tergolong rendah. Pengenaan bea masuk akan meningkatkan harga beras sehingga melebihi harga paritas impor.
Penetapan bea masuk beras telah berkontribusi dalam menjaga harga Gabah Kering Panen (GKP) di atas harga pembelian yang ditetapkan pemerintah/Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
BACA JUGA: Kenapa Harga Beras Tak Kunjung Turun?
Konstelasi harga beras nasional nyatanya harus dapat mempertahankan tingkat keuntungan petani padi relatif tinggi. Usaha tanaman padi sawah memiliki tingkat
profitabilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan tanaman padi ladang, jagung dan kedelai. Kebijakan kemandirian beras nasional harus dipahami sebagai perlindungan pemerintah terhadap kepentingan pendapatan atau keberlangsungan usaha tani padi domestik.
Oleh karena itu, kebijakan bea masuk beras masih diperlukan untuk melindungi usaha pertanian subsektor tanaman padi. Dari sisi lain, pendekatan pembangunan sosial, kebijakan kemandirian beras harus selalu mendukung pemberdayaan petani.
Kebijakan tersebut mendukung keberlangsungan usaha tani padi sehingga memperbesar kesempatan kerja dalam rangka pemberdayaan penduduk miskin, khususnya
di perdesaan demi keberlanjutan pangan nasional.
====
Penulis Peneliti dan Mahasiswa Doktoral Universitas Indonesia
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]