Medanbisnisdaily.com-Medan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara (Kanwil DJP Sumut) I menghimpun pajak Rp 27,78 triliun pada 2023 atau 102,35% dari target yang dipatok dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 27,14 triliun.

Kinerja penerimaan pajak tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra melalui siaran persnya, Kamis (4/1/2024).

Dia memaparkan, penerimaan pajak tersebut didominasi tiga sektor sumber terbesar:

1. Dektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,74% atau Rp 9,65 triliun
2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 30,13% atau Rp8,37 triliun
3. Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8% atau Rp 2,22 triliun

Dari sisi jenis pajaknya, penyumbang terbesar penerimaan Kanwil DJP Sumut I adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri sebesar 30,67% atau Rp 8,52 triliun
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan berkontribusi sebesar 27,5% atau Rp7,64 triliun
3. PPN Impor berkontribusi sebesar 12,13% atau Rp 3,37 triliun

“Pada tahun 2023 ini, seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumut I juga menorehkan prestasi, yaitu sukses mencatat pencapaian lebih dari 100% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan,” ujar Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra.

Secara nasional, DJP mencatat hattrick yakni tiga tahun berturut-turut berhasil melampaui target. Penerimaan pajak nasional mencapai Rp 1.869,23 triliun atau 102,8% dari target sebesar Rp 1.818,23 triliun.

“Kinerja penerimaan pajak ini didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan, seperti pengawasan pasca-PPS, pengawasan berbasis risiko, perluasan akses informasi, dan pembentukan Komite Kepatuhan. Capaian tahun 2023 ini tentu tidak terlepas dari kontribusi wajib pajak yang luar biasa. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya,” tutur Arridel.

Selaras dengan hal tersebut, DJP juga konsisten untuk terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan menyediakan insentif pajak untuk mendukung perekonomian, antara lain percepatan penyelesaian restitusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah.

Dalam hal kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2023, Kanwil DJP Sumut I telah menerima 369.136 SPT sampai dengan 31 Desember 2023. Lebih rinci, berdasarkan jenis wajib pajaknya tercatat sebanyak 288.280 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, 55.583 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 25.273 SPT Wajib Pajak Badan.

“Berdasarkan kanal pelaporannya, sebagian besar wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan secara online melalui e-Filing. Kami juga mengingatkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2024, seluruh wajib pajak sudah dapat menyampaikan laporan SPT Tahunannya. Yuk, segera lapor SPT Tahunan!” imbau Arridel.

Di sisi lain, kinerja pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sampai dengan 31 Desember 2023, Kanwil DJP Sumut I mencatat sebanyak 1.332.313 data NPWP telah berstatus valid atau 71,7% dari 1.854.293 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Lebih lanjut, sebanyak 1.260.825 data dipadankan oleh sistem dan 71.814 data dipadankan oleh wajib pajak.

“Sebanyak 525.538 data Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Kanwil DJP Sumut I belum tervalidasi. Perlu diketahui pula, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru yaitu sesuai NIK mulai tanggal 1 Juli 2024. Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh wajib pajak untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id,” kata Arridel.