Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru. Pasalnya selama ini ada puluhan ribu aplikasi pemerintahan yang tersebar di seluruh instansi.
Tepatnya Jokowi membeberkan ada 27 ribu aplikasi pemerintahan yang beroperasi sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi. Ujung-ujungnya, operasi itu jadi tumpang tindih dan memperlambat layanan kepada masyarakat.
"Bagaimana kita bisa lebih mudah kalau di kementerian dan lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi? 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri yang kerjanya sendiri-sendiri nggak akan mungkin tadi mempermudah dan mempercepat," beber Jokowi dalam peluncuran GovTech INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
"Semua tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," tegasnya.
Bahkan, Jokowi menemukan di satu kementerian saja memiliki 500 unit aplikasi. Herannya lagi, dia mengatakan setiap ada penggantian pejabat pasti ada juga pembuatan aplikasi baru.
"Orientasi selalu proyek, itu yang kita harus hentikan dan tak boleh diteruskan lagi," tegas Jokowi.
Berkaca atas fakta tersebut, Jokowi meminta agar semua instansi pemerintah menghentikan pembuatan aplikasi baru.
"Oleh sebab itu saya sampaikan mulai tabun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhentilah membikin platform platform baru, setop. Karena tadi 27 ribu aplikasi ya," ujar Jokowi.
Jokowi baru saja meluncurkan program GovTech INA Digital. GovTech merupakan bentuk keterpaduan layanan pemerintah, ini akan menjadi portal terintergrasi untuk berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, layanan usaha, dan lain sebagainya. Jokowi bilang layanan ini semacam jalan tol pelayanan publik.
Dia mengatakan bila semakin banyak aplikasi yang muncul justru dapat mempersulit masyarakat untuk mendapatkan layanan publik. Masyarakat harus direpotkan dengan melakukan pemasangan aplikasi, pendaftaran, isi data, dan sebagainya.
"Kalau ada yang baru terus apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi. Ruwet, ruwet! Ini yang mau kita setop," pungkas Jokowi.(dtf)