 |
|
KECERDASAN buatan atau artificial intelligence (AI) kini jadi topik hangat yang sering dibahas di berbagai forum, termasuk dalam hubungan internasional.
AI adalah sistem berbasis mesin yang memiliki kemampuan menyerupai kecerdasan manusia, dimana dapat menghasilkan prediksi, konten, rekomendasi, atau keputusan dari input yang diterimanya.
AI semakin banyak digunakan di berbagai sektor, seperti pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan. AI kini dapat memengaruhi hubungan antarnegara, bahkan dapat menjadi ancaman baru pada hubungan antarnegara.
Berbagai negara berkompetisi untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi AI, baik itu untuk keuntungan ekonomi dan supremasi teknologi.
BACA JUGA: Generasi Z dan Indonesia Emas 2045
Secara individu, AI mampu mendukung berbagai pekerjaan manusia, mulai dari pencarian informasi yang lebih cepat hingga brainstorming ide dan mencari referensi secara efisien.
Berdasarkan studi dari Brookings Institution, investasi global pada AI telah mencapai 60 miliar dolar AS pada tahun 2020 dan diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat pada tahun 2025.
Artinya, AI kini menjadi investasi yang menjanjikan dan memiliki prospek dijangka panjang. Sayangnya, meskipun AI punya banyak manfaat, masih banyak orang yang tidak dapat menikmati manfaatnya. Hal ini tentunya berpotensi memperbesar kesenjangan digital yang sudah ada.
Kesenjangan Digital di Indonesia
Berdasarkan data dari Persatuan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union atau ITU), sekitar 34% populasi dunia atau setara dengan 2,73 miliar orang masih belum memiliki akses internet.
BACA JUGA: E-Wallet, UMKM dan Kesenjangan Teknologi
Lebih mengkhawatirkan lagi, Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam daftar negara dengan populasi tidak terkoneksi internet terbanyak, dengan sekitar 93,4 juta orang atau 33,5% dari total populasi penduduk Indonesia. Artinya, satu dari tiga orang di Indonesia tidak memiliki akses internet.
Direktur ITU, Cosmas Luchyson Zavazava, menyoroti bahwa jutaan orang, terutama di negara berpenghasilan rendah, belum bisa merasakan manfaat dari internet.
Di Indonesia, salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kesenjangan digital antarwilayah adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), yang dikembangkan oleh ITU dengan nama ICT Development Index (ICT-DI).
Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mengukur dan mempublikasikan IP-TIK untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah Indonesia.
Meskipun IP-TIK Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, data ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara wilayah.
Terlihat hanya wilayah-wilayah tertentu yang dapat berdaptasi dengan revolusi teknologi, yang dimana ini dapat memperlebar jurang kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah Indonesia barat dan timur.
BACA JUGA: Artificial Intelligence dan Era Baru Dunia Bisnis
Kesiapan Indonesia Menghadapi AI
Menurut Global AI Index 2023 yang dipublikasikan oleh Tortoise Media, Indonesia berada di posisi ke-46 dari 62 negara yang diukur berdasarkan kapasitas AI dibandingkan dengan jumlah populasi atau ukuran ekonominya.
Oxford Insights juga menempatkan Indonesia di peringkat ke-42 dari 193 negara dalam kesiapan menghadapi AI, dan Indonesia masih kalah dari Malaysia dan Thailand, terutama dalam hal kesiapan teknologi.
Selain itu, studi dari US-ASEAN Business Council memproyeksikan bahwa Indonesia akan kekurangan sekitar 9 juta pekerja terampil dan semi-terampil antara tahun 2015 sampai 2030. Ini jelas jadi tantangan besar buat Indonesia dalam usaha mengintegrasikan AI di berbagai sektor.
Sektor yang Merasakan Dampak
Ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi AI paling terasa di sektor pendidikan. Banyak masyarakat di daerah terpencil atau komunitas marginal yang belum memiliki akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK), membuat mereka semakin tertinggal jauh dengan adanya Ai.
Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, daerah atau sekolah yang sudah punya akses internet dan teknologi jelas berkembang lebih cepat. Sebaliknya, sekolah yang masih ketinggalan akses ini makin tertinggal, memperlebar kesenjangan yang sudah ada.
BACA JUGA: Negosiasi Bisnis Era Digital
Di sisi lain, sektor kesehatan kondisinya juga tidak jauh berbeda. Dari sekitar 3 ribu rumah sakit di Indonesia, 30 persennya masih belum menerapkan digitalisasi.
Artinya, banyak rumah sakit yang belum melek teknologi. Padahal, digitalisasi bisa sangat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Sementara itu, pada sektor pemerintah, peningkatan teknologi tidak sejalan dengan keamanan siber yang memadai. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sekitar 210 data instansi pemerintah sudah menjadi korban serangan siber, termasuk instansi di daerah.
Serangan siber seperti ini semakin sering terjadi, bahkan termasuk serangan terhadap sistem besar seperti PDNS 2. Jangankan untuk menghadapi penjahat siber yang besar, mencegah iklan judi online yang kini masih berkeliaran saja masih belum mampu diberantas. Ini memang hal yang sulit diterima, tapi begitulah situasinya saat ini.
Solusi
Berdasarkan hal di atas, pentingnya dilakukan evaluasi mendalam dalam penyediaan infrastruktur dan teknologi di daerah pedesaan atau wilayah tertinggal. Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi salah satu solusi yang dapat diimplementasikan.
Dengan memberikan akses teknologi, perusahaan swasta dapat meraih keuntungan jangka panjang dengan menjangkau jutaan pengguna internet baru.
Namun, pengembangan infrastruktur ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam literasi digital, inklusi digital, dan inklusi keuangan. Saat ini, tingkat literasi digital kita masih rendah dan perlu ditingkatkan dengan berinvestasi dalam hal ini.
Begitu juga dengan sektor kesehatan, solusi yang perlu dilakukan adalah peningkatan infrastruktur dan sumber daya di rumah sakit. Standarisasi juga sangat penting, terutama dalam hal berbagi data medis pasien atau rekam medis elektronik yang menjadi semakin krusial saat ini.
Di sektor pemerintah, investasi di bidang keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Serangan siber telah menjadi ancaman baru yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.
BACA JUGA: QRIS Revolusi Digital dalam Transaksi Nontunai
Seperti halnya kasus Amerika Serikat dan Iran pada 2008, di mana Amerika berhasil merusak sistem nuklir Iran melalui serangan siber, menunjukkan bahwa perang siber adalah ancaman nyata.
Oleh karena itu, alokasi khusus untuk pertahanan siber harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk peralatan militer konvensional seperti senjata, pesawat, atau tank, tetapi juga untuk memperkuat pertahanan di bidang teknologi digital.
Namun, di atas itu semua, pentingnya untuk merealisasikan pedoman tata kelola dan etika dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan/ AI. Saat ini, para regulator di seluruh dunia sedang bergegas menyusun peraturan untuk mengatur penggunaan AI generatif.
Langkah ini menjadi sangat praktis dan dapat diimplementasikan untuk mendukung penerapan teknologi AI yang bertanggung jawab dan inovatif. Revolusi di bidang digital, terutama AI, diharapkan menyadarkan kita akan pentingnya memprioritaskan investasi di bidang teknologi.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi, diharapkan akses teknologi digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud secara cepat dan tepat.
====
Penulis Mahasiswa Politeknik Statistika STIS 63 magang di BPS Kota Medan
====
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, merupakan pendapat pribadi/tunggal) penulis, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto penulis (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]
