PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto sejatinya berangkat dari niat mulia: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi layak demi membangun generasi sehat dan produktif. Namun, dalam implementasinya di sejumlah daerah, termasuk di Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara program ini justru menuai kritik tajam.

Melalui media sosial, masyarakat menyampaikan kekecewaan terhadap kualitas menu yang dinilai jauh dari standar “bergizi” sebagaimana yang dijanjikan.

Alih-alih menjadi investasi kesehatan jangka panjang, MBG dianggap sebagian warga hanya formalitas program besar yang berisiko menghamburkan anggaran negara.

Bahkan, muncul kekhawatiran akan terbukanya celah korupsi, khususnya pada level pengelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menu Sangat Sederhana, Anggaran Dipertanyakan
Jika ditelaah, menu yang dibagikan umumnya terdiri dari 5 jenis makanan ringan: buah (seperti salak atau jeruk), kacang goreng kemasan kecil, susu sachet, telur atau tahu, serta sepotong roti.

Sepintas tampak beragam. Namun secara nilai ekonomi, tiap item diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp 1.000. Meski angka ini bisa berbeda menurut pengelola, tetap saja muncul pertanyaan tentang transparansi dan kesesuaian dengan anggaran.

Padahal, berdasarkan keterangan resmi Badan Gizi Nasional melalui perwakilannya, anggaran bahan makanan MBG berada di kisaran Rp 8.000–Rp10.000 per porsi.

Nominal tersebut seharusnya cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan protein dan nutrisi lebih substansial, bukan sekadar kombinasi jajanan ringan yang minim dampak gizi.

Di sinilah letak persoalan mendasar: desain program yang dinilai kurang efektif. Dengan anggaran tersebut, pemerintah sebenarnya bisa memilih pendekatan lebih sederhana namun berdampak, misalnya menyediakan satu menu utama berkualitas, seperti ayam, ikan, atau susu dengan porsi memadai. Pendekatan ini berpotensi memberikan asupan protein yang lebih terukur dibanding membagi lima jenis makanan ringan sekaligus.

Struktur Baru, Risiko Baru
Pengelolaan makanan dalam skala besar untuk ribuan siswa jelas bukan perkara sederhana. Diperlukan standar kualitas ketat, sistem distribusi rapi, dan pengawasan konsisten. Namun pembentukan banyak unit baru dapur SPPG justru memunculkan kekhawatiran soal pembengkakan birokrasi dan anggaran.

Ironisnya, pelaku usaha kuliner lokal sebenarnya telah memiliki pengalaman menyediakan makanan dalam jumlah besar dengan standar tertentu. Alih-alih membangun struktur baru, pemerintah dapat mempertimbangkan kolaborasi dengan UMKM yang sudah eksis dan teruji.

Pernyataan Presiden Prabowo bahwa MBG dapat membuka lapangan kerja memang patut diapresiasi. Namun penciptaan lapangan kerja tidak boleh menjadi alasan mengabaikan efektivitas dan integritas program. Lapangan kerja yang lahir dari sistem yang tidak efisien berisiko menjadi beban fiskal, bukan solusi ekonomi berkelanjutan.

Pengawasan Masif, Masalah Tetap Muncul
Secara teoritis, sistem pengawasan MBG dirancang berlapis. Disebutkan bahwa setiap dapur diawasi banyak petugas dan melibatkan siswa, orang tua, guru, hingga auditor negara. Di atas kertas, sistem ini tampak kuat.

Namun realitas di lapangan menunjukkan celah. Laporan tentang makanan tidak layak konsumsi—seperti roti berjamur atau tahu yang berubah rasa—justru lebih cepat viral di media sosial dibanding tertangani melalui jalur resmi. Ini menandakan adanya persoalan dalam rantai distribusi maupun respons pengawasan.

Kritik publik bukan semata-mata sikap antipati terhadap program pemerintah. Sebaliknya, ia merupakan refleksi kekhawatiran atas potensi kebocoran anggaran dalam skema berskala nasional. Program dengan nilai triliunan rupiah tanpa transparansi optimal tentu rawan diselewengkan.

Perlu Evaluasi Menyeluruh
Jika persoalan ini terus berulang, pemerintah perlu berani melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mempertimbangkan perubahan skema.

Salah satu alternatif yang layak dikaji adalah bantuan langsung kepada siswa atau orang tua. Dengan mekanisme tersebut, pilihan makanan dapat disesuaikan kebutuhan anak sekaligus meminimalkan risiko kebocoran distribusi.

BACA JUGA: MBG: Antara Investasi SDM dan Risiko Inflasi Pangan

Tujuan utama MBG adalah membangun generasi sehat, bukan sekadar menjalankan program populis. Tanpa transparansi, efektivitas, dan integritas, kebijakan sebesar apa pun hanya akan menjadi beban anggaran.

Kepercayaan publik adalah fondasi kebijakan sosial. Jika pemerintah tidak segera melakukan koreksi berbasis data dan evaluasi terbuka, maka bukan hanya program yang dipertaruhkan, melainkan masa depan anak-anak Indonesia itu sendiri.

====
Penulis Seorang Jurnalis Tinggal di Kota Padangsidimpuan

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email, disertai dengan lampiran KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/DLL), FOTO (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), DATA DIRI SINGKAT (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Tidak ada korespondensi terkait layak atau tidaknya tulisan Anda diterbitkan. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com