BARU saja, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (yoy). Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat mencapai Rp6.187,2 triliun. Hasil capaian angka pertumbuhan ini menjadi rekor tertinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Jika dibandingkan dengan catatan berkala pada setiap periode triwulan pertama, capaian ini menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Dalam analisis BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tercatat tertinggi di antara negara-negara G-20. Sebagai perbandingan, posisi kedua ditempati Cina dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,70 persen dan Perancis 1,10 persen.

Di tengah gejolak ekonomi global yang terus berlanjut, perkembangan ekonomi Indonesia dinilai mampu tumbuh solid sekaligus membantah proyeksi World Bank atau Bank Dunia yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke angka 4,7 persen pada 2026.

Bagi pemerintah, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 menjadi bukti efektivitas arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Namun pertanyaan sederhananya, apakah data ini relevan dengan realitas yang sebenarnya terjadi di masyarakat Indonesia?

Menguji Faktualitas
Bila melihat data analisis milik BPS, dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 5,96 persen (yoy). Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan mencapai 21,81 persen (yoy).

Pada sisi produksi, BPS mencatat 15 dari 17 sektor mengalami pertumbuhan positif. Artinya, hanya dua sektor yang mengalami kontraksi. Sektor yang menyumbang pertumbuhan antara lain manufaktur tumbuh 5,04 persen (yoy), perdagangan 6,26 persen (yoy), pertanian 4,97 persen (yoy), serta akomodasi, makanan, dan minuman tumbuh 13,14 persen (yoy).

Terkait realisasi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada Triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen (yoy), didorong oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang seimbang, serta ditopang sektor hilirisasi sebesar Rp147,5 triliun. Investasi PMA tercatat mencapai Rp250 triliun atau 50,1 persen dan tumbuh 8,5 persen (yoy).

BPS juga merilis kinerja perdagangan internasional yang melanjutkan surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif Januari-Maret 2026, surplus perdagangan mencapai 5,55 miliar dolar AS.

Pertumbuhan Triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen merupakan bagian dari tahapan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diinginkan Presiden Prabowo.

Di atas kertas, pada periode Triwulan I 2026 memang terjadi berbagai perbaikan administrasi perpajakan, penutupan celah kebocoran sektor pajak dan bea cukai, serta pengenaan denda administratif atas penyalahgunaan kawasan hutan.

Penguatan tata kelola ini secara langsung memperluas ruang fiskal sehingga perubahan ekonomi dapat terbaca lebih terbuka. Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tumbuh kuat mencapai Rp574,9 triliun atau naik 10,5 persen (yoy).

Penerimaan tersebut berasal dari pajak sebesar Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen (yoy), bea cukai Rp67,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Inisiatif percepatan belanja negara di awal tahun (frontloading) dan kebijakan efisiensi terhadap pengeluaran tidak produktif seperti perjalanan dinas, acara seremonial, serta seminar dianggap memberi dampak positif bagi ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.

Masih berdasarkan data BPS, hingga 31 Maret 2026 realisasi belanja negara mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen (yoy), dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp620,3 triliun.

Belanja tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga Rp281,2 triliun, belanja non-K/L Rp329,1 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp204,8 triliun.

Pertanyaan kritisnya, apakah data dari BPS ini benar-benar merupakan sajian data yang kredibel dengan kenyataan hari ini yang belum menunjukkan lonjakan berarti dalam aktivitas ekonomi nasional?

Dampak program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) nyatanya memberikan konsekuensi inflasi yang cukup tinggi. Publik juga tidak dapat menutup mata bahwa realitas tersebut membuat daya beli masyarakat sejak awal 2026 mengalami penurunan.

Yang paling terasa tentu saja keterlambatan pembayaran rutin seperti gaji dan alokasi pembayaran lainnya dibanding jadwal yang telah disusun.

Wajar jika publik mengkritisi data terbaru yang disajikan BPS pada 2026 ini. Jika meninjau perkembangan historis selama lebih dari tujuh dekade, Produk Domestik Bruto (PDB) telah menjadi tolok ukur tunggal yang mendominasi narasi kemajuan global.

Negara-negara berlomba mencatat angka pertumbuhan positif setiap kuartal, seolah grafik yang terus menanjak menjadi jaminan kebahagiaan warga negaranya. Namun di balik kemegahan angka-angka statistik tersebut, tersimpan “biaya tersembunyi” yang jarang dibahas dalam pidato politik maupun laporan tahunan korporasi.

Pertumbuhan ekonomi yang dikenal saat ini sering kali bersifat destruktif, menggerus fondasi ekologi, memperlebar jurang sosial, dan mengabaikan kesejahteraan mental individu.

Penilaian Usaha
Salah satu sisi gelap paling nyata dari pertumbuhan ekonomi adalah distribusi kekayaan yang sangat tidak merata. Teori trickle-down economics yang berasumsi bahwa kekayaan di lapisan atas akan mengalir dengan sendirinya ke masyarakat kelas bawah telah terbukti gagal di banyak negara.

Faktanya, pertumbuhan sering kali terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal yang hanya memperkaya segelintir pemilik aset, sementara upah pekerja kasar tetap stagnan atau bahkan menurun jika dihitung dengan inflasi.

Ketimpangan ini menciptakan segregasi sosial yang tajam. Di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, muncul distrik bisnis dengan gedung pencakar langit, namun hanya beberapa kilometer di belakangnya terdapat permukiman kumuh yang kekurangan akses sanitasi dasar.

Pertumbuhan semacam ini bukan menciptakan kemakmuran bersama, melainkan memperkuat struktur kekuasaan yang sudah ada.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat juga sering mengandalkan privatisasi layanan publik. Pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar diubah menjadi komoditas pasar. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki daya beli akan terlempar dari persaingan dan menciptakan lingkaran kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus meskipun ekonomi nasional diklaim tumbuh pesat.

Dalam realitas hari ini, pelaku usaha menilai pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 masih belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja riil bisnis, terutama karena tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Kondisi ini membuktikan adanya ironi di tengah catatan tinggi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kenaikan harga bahan baku, energi, dan logistik membuat margin usaha terus tertatih. Akibatnya, banyak cabang usaha terpaksa dihentikan karena tidak sanggup membayar biaya produksi secara konstan dan tepat waktu.

Daya beli masyarakat yang tidak konsisten juga membatasi ekspansi permintaan di pasar domestik. Situasi ini sering disebut sebagai growth without traction, yaitu pertumbuhan yang belum cukup kuat mendorong percepatan proses produksi dan investasi dari pelaku usaha.

Artinya, rata-rata pelaku usaha di Indonesia saat ini hanya mampu menjalankan usaha secara terbatas demi menjaga arus kas keuangan tetap sehat. Mereka berada dalam posisi stagnan sambil menunggu dorongan ekonomi ataupun peluang bisnis baru yang mampu memberikan harapan ekspansi usaha secara signifikan.

Publik dan pelaku usaha Indonesia tentu berharap angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada Triwulan I 2026 mampu secara nyata mengubah arah kehidupan dunia usaha.

BACA JUGA: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Global

Pelaku usaha dan publik membutuhkan kepastian akan jaminan kestabilan dunia usaha Indonesia. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia diharapkan menjadi aktor utama untuk memberikan jaminan proyeksi ekonomi nasional bagi kegiatan ekonomi tahunan. Jika hal itu terlaksana, ekspansi para pelaku usaha nasional diyakini akan mampu berjalan lebih akseleratif.

====
Penulis Analis Kandidat Doktor Universitas Indonesia, Anggota PC Muhammadiyah Jetis Kota Yogyakarta
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email, disertai dengan lampiran KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/DLL), FOTO (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), DATA DIRI SINGKAT (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Tidak ada korespondensi terkait layak atau tidaknya tulisan Anda diterbitkan. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com