Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendalami rantai produksi nasional hingga internasional. Sehingga pemerintah bisa memberikan regulasi yang benar-benar dibutuhkan.
Menurut Jokowi, di mata dunia, Indonesia merupakan pasar yang besar sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang membuka pabrik di Indonesia.
"Seperti Unilever, Samsung atau di kita Indofood, Mayora mempunyai pabrik di mancanegara dan menjalankan rantai produksi secara regional dan internasional. Yang mengadakan lalu lintas antar pabrik-pabrik mereka di berbagai negara. Hal seperti ini harus kita mengerti kita dalami. Sehingga kita tahu regulasi apa yang kita perlukan untuk mendukung rantai produksi yang kita miliki," kata Jokowi saat membuka Raker Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).
Upaya mendalami rantai produksi, kata Jokowi, agar pemerintah bisa mengetahui secara detail kebutuhan komponen baik yang berasal dalam negeri maupun luar negeri alias impor. Menurut dia, sedikit atau bahkan tidak ada suatu industri di Indonesia yang komponennya 100% dari dalam negeri.
Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan bisa menjadi garda terdepan untuk memberikan jaminan bahwa komponen atau bahan baku yang diimpor tersebut lancar saat masuk ke Indonesia.
"Kalau bahan baku impor tersebut datangnya terlambat, keluarnya dari pelabuhan terlambat, sehingga barang yang gede itu tidak bisa dirakit menjadi sebuah barang, ini sering seperti ini tidak kita sadari bahwa impor tuh ya impor. Padahal ada sebuah kepentingan yang sangat penting bahwa barang itu harus datang di sebuah pabrik, barang sudah datang di industri untuk menyelesaikan barang besarnya," tambah dia.
Mantan Wali Kota Solo ini meminta secara khusus kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional untuk mengerti rantai produksi yang dimaksudnya. Bahkan, Jokowi meminta pula kepada dua direktorat tersebut untuk berani menegur kementerian dan lembaga lain jika memang menghambat bahan baku impor untuk kepentingan industri.
"Hal seperti ini dirjen harus ngerti. Dirjen perdagangan luar negeri, dirjen PEN. Harus ngeri dan harus berani menegur Kementerian lain Ditjen lain kalau ada hambatan-hambatan sehingga mengganggu industri yang orientasinya ekspor. Di situlah pentingnya kelancaran prosedur impor dan ekspor menjadi sangat penting," jelas dia.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, prosedur impor dan ekspor juga menjadi salah satu komponen yang dinilai dalam peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB), setidaknya ada 10 komponen yang berasal dari sektor tersebut.
"Kenapa mereka melihat bahwa itu sangat penting dan itu tidak pernah kita lihat secara detail, kerena industri membutuhkan proses bea cukai, membutuhkan prosedur impor dan ekspor yang cepat yang efisien. Agar harga kompetitif, industri kita bisa kompetitif komponen itu macet di pelabuhan berminggu-minggu berbulan-bulan ya produksinya menjadi tidak lancar dan tidak konsisten. Ini banyak kejadian kejadian seperti ini dan yang tidak diatur Kementerian," ujar dia.
Dia mencontohkan, industri perawatan pesawat terbang atau maintenance repair and overhaoul (MRO) menjadi sangat penting seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Biaya perawatan oleh maskapai menjadi penting, sehingga harus benar-benar didukung.
"Persaingan regional yang dihadapi pemerintah Singapura yang memberikan jaminan industri maintenance repair dan overhaul bahwa semua komponen pesawat bisa selesai proses Bea Cukai di Singapura, proses Bea Cukai dan proses Impor Ekspor tidak lebih dari 5 jam, tidak lebih dari 5 jam. Kita bisa? bisa kalau mau, bisa kalau niat, ngapain mereka bisa kita enggak bisa mereka lebih pintar dari kita ndak. Kita juga pinter-pinter," kata Jokowi.
"Tapi kita nggak memang enggak pernah me-reform di tempat-tempat seperti ini. Karena kita harus sadar bahwa komponen pesawat itu adalah barang yang sangat mahal, satu komponen saya bisa puluhan miliar harganya. Kalau barang itu macet di pelabuhan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, biaya inventori menjadi sangat tinggi, duit yang dikeluarkan menjadi lebih gede jadi enggak ada gunanya impor jadi enggak ada, kalah dengan tadi yang cepat tadi," tambah Jokowi. (dtf)