Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Semarang. Presiden Joko Widodo berjanji mengusahakan upah penyuluh agama non-PNS agar ditingkatkan 2 kali lipat. Namun hal itu harus menunggu maksimal tahun 2019.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmu Penyuluh Agama Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpanglima Semarang.
Acara tersebut dihadiri 5.711 penyuluh agama dari berbagai daerah. Menteri yang hadir yaitu Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Ketua MUI, KH Maruf Amin juga hadir beserta plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Di deretan tamu juga terlihat Ketum PPP Romahurmuzy.
Pemberitahuan dari Jokowi soal upah penyuluh agama non-PNS itu diberikan di akhir sambutannya. Presiden mengaku baru tahu soal upah penyuluh agama non-PNS dari Menag dan akan berusaha menaikkannya.
"Saya tahu bahwa dari 81 ribu penyuluh agama (di Indonesia) yang 45 ribu kan masih non-PNS, honornya tahu. Saya akan berusaha kalau bisa Insyaallah tahun ini kalau tidak bisa maksimal tahun depan," kata Jokowi diikuti tepuk tangan, Sabtu (14/4).
Presiden menjelaskan, usaha itu tidak bisa cepat terwujud karena harus melalui persetujuan DPR. Namun ia optimis DPR akan menyetujuinya.
"Saya berusaha agar honornya dua kali lipat. Harusnya DPR bisa menyetujui," kata Jokowi.
Hal itu menurut Jokowi penting karena selama ini penyuluh agama sudah menjaga kerukunan serta memperkokoh NKRI melalui penyuluhan.
"Yang dilakukan saudara-saudara luar biasa, melakukan pengorbanan, menjaga kerukunan. Dan komitmen memperkokoh NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika," tandasnya.
Sementara itu salah satu penyuluh agama Islam, Ashim Kisai (29) warga Geyer, Grobogan mengatakan dirinya sejak 2007 atau ketika masih kuliah UIN Walisongo sudah menjadi penyuluh non-PNS dengan upah Rp 500 ribu per bulan yang dibayarkan 3 bulan sekali.
"Upah dengan kegiatan minimal 8 kali sebulan, itu sangat kurang. Grobogan itu luas meski satu Kecamatan," kata Ashim.
Selama ini geiatan yang dilakukan yaitu mengirim surat ke Kecamatan, dan kalau ada agenda kegiatan di Kecamatan, maka penyuluh akan masuk ke sana.
"Memang bukan pekerjaan utama saya, dalam prakteknya melakukan penyuluhan membutuhkan transportasi," ujarnya. (dtc)