Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-London. Usai kalah telak dalam voting kesepakatan Brexit dan lolos dari mosi tidak percaya di parlemen Inggris, Perdana Menteri (PM) Theresa May langsung mengundang para pemimpin partai politik (parpol) untuk berunding.
PM May juga menyerukan kepada seluruh anggota parlemen Inggrisuntuk 'mengesampingkan kepentingan diri sendiri' dan 'bekerja secara konstruktif bersama-sama' demi mencari jalan memuluskan kesepakatan Brexit.
Seperti dilansir New York Times dan BBC, Kamis (17/1/2019), PM May menggelar pertemuan dengan pemimpin partai politik SNP (Partai Nasional Skotlandia), Partai Liberal Demokrat, dan Partai Plaid Cymru pada Rabu (16/1) malam waktu setempat. Namun ketua partai oposisi, Partai Buruh, Jeremy Corbyn tidak hadir.
"Saya kecewa bahwa pemimpin Partai Buruh sejauh ini memilih untuk tidak berpartisipasi, tapi pintu kami selalu terbuka," ucap PM May.
RUU Brexit yang diajukan PM May dan ditolak parlemen Inggris memberikan pemerintah Inggris kekuasaan atas imigrasi dari negara-negara Uni Eropa dan menjaga Inggris tetap berada di dalam sistem perdagangan blok Uni Eropa sementara kesepakatan jangka panjang masih dibahas.
Setelah RUU itu gagal diloloskan parlemen Inggris, maka pertanyaan selanjutnya adalah: "Apakah PM May punya Plan B untuk Brexit?"
Pada Senin (21/1) mendatang, PM May harus kembali ke parlemen sambil membawa RUU Brexit berbeda. Para anggota parlemen Inggris akan kembali memiliki kesempatan untuk memberikan gagasan baru dan beberapa anggota parlemen mungkin akan berupaya merebut kendali proses tersebut.
Satu kemungkinan yang muncul adalah seruan digelarnya referendum kedua soal apakah Inggris akan benar-benar meninggalkan Uni Eropa. Diketahui bahwa dalam referendum Brexit tahun 2016 lalu, sebanyak 52 persen pemilih Inggris atau sekitar 17,4 juta orang memilih keluar dari Uni Eropa.
Sekarang, dengan gagalnya upaya melengserkan PM May melalui mosi tidak percaya agar bisa memicu pemilu baru, pemimpin oposisi Corbyn ada dalam tekanan untuk mendukung seruan referendum kedua. Namun diketahui bahwa sejauh ini Corbyn masih menolak seruan.
Undangan PM May untuk para pemimpin partai memicu spekulasi bahwa dia akhirnya bersedia berkompromi dengan tuntutan anggota parlemen Partai Buruh yang menginginkan serikat pabean (custom union) permanen dalam blok Uni Eropa.
Opsi itu jelas bisa memicu pertikaian dalam kubu Partai Konservatif yang dipimpin PM May. Diketahui bahwa RUU yang diajukan PM May meyakini bahwa Inggris harus memiliki kebijakan perdagangan sendiri, yang jelas tidak mungkin terwujud jika negara itu masih tergabung dalam serikat pabean Uni Eropa.
Hal lain dalam RUU Brexit yang ditolak anggota parlemen Inggris adalah soal 'backstop' di perbatasan Irlandia demi menjamin aliran barang secara bebas usai Brexit terwujud. Hal itu berarti keseluruhan Inggris Raya akan terikat pada banyak aturan Uni Eropa hingga kesepakatan tercapai dalam perjanjian perdagangan yang lebih detail yang akan menghapuskan pemeriksaan perbatasan. Otoritas Uni Eropa bersikeras bahwa 'backstop' tidak bisa dihapus.
Terlepas dari itu, diketahui bahwa batas waktu bagi Inggris untuk keluar dari Uni Eropa jatuh pada 29 Maret mendatang. Ada kemungkinan bahwa PM May akan berupaya memundurkan batasan waktu tersebut. Namun opsi ini membutuhkan persetujuan Uni Eropa yang tentu akan sulit didapat, karena mereka meminta jaminan tercapainya kesepakatan.
Para pengamat terus memperingatkan jika Inggris keluar secara resmi dari Uni Eropa tanpa ada kesepakatan yang tercapai, maka dampak buruk tak bisa dihindari. Mulai dari perekonomian Inggris akan hancur, pelabuhan-pelabuhan akan mengalami stagnasi dan suplai makanan hingga obat-obatan akan terganggu, bahkan yang terburuk bisa memicu resesi di Inggris.
Diserukan Corbyn kepada PM May bahwa dirinya akan bersedia berunding jika pemerintahan PM May resmi mengesampingkan opsi Brexit tanpa kesepakatan.
PM May menuturkan kepada wartawan di luar kantornya di Downing Street bahwa dia bertekad menjalankan tugas rakyat untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa. "Rakyat Inggris meminta kita untuk memuluskan Brexit dan juga menangani isu-isu penting lainnya yang menjadi perhatian mereka. Saya yakin ini telah menjadi tugas saya untuk melaksanakan instruksi rakyat Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa dan saya bertekad untuk itu," tegasnya.
PM May menyebut pertemuan-pertemuan yang digelar dirinya dengan para pejabat senior pemerintahannya sejauh ini berlangsung 'konstruktif'. Dia juga menyebut dirinya akan bertemu sejumlah anggota parlemen lainnya untuk mendapatkan 'pandangan seluas mungkin di parlemen' soak Brexit. (dtc)