Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi direncanakan akan menghadiri sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sidang itu akan dilangsungkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 25 hingga 28 Februari 2019.
"Pertama, rencana kehadiran Ibu Menlu (Retno) di sidang dewan HAM ke-40 yang akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 Februari di Jenewa," ujar juru bicara Kememterian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).
Tema yang diusung dalam sidang HAM PBB adalah 'A true Partner for Democracy, Development and Social Justice'. Kesempatan ini juga akan dimanfaatkan Retno untuk mengampanyekan pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 mewakili Asia-Pasifik.
"Selain sidang dewan HAM ibu menteri juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2020-2022 yang pemilihannya pada rencana akan dilakukan pada bulan November 2019," kata Tata, sapaan Arrmanatha.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib menyatakan kehadiran Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB sebagai bentuk komitmen negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Indonesia juga akan mengajukan beberapa usulan terkait penegakan HAM.
"Kehadiran Ibu Menlu di sidang Dewan HAM ini sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Tentunya yang kita ajukan adalah yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia," kata Habib.
Sidang Dewan HAM akan membahas isu kemanusiaan, seperti isu yang hak sipil, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak kelompok rentan, serta pemberdayaan perempuan dan anak maupun disabilitas. Selain itu Indonesia juga menyuarakan untuk mendukung Palestina.
"Tentunya tidak hanya spesifik pada kepentingan Indonesia dan juga isu regional yang terus menerus pasti kita akan terjun dan aktif di dalamnya seperti isu mengenai Palestina. Juga tentu dalam hal pembahasan isu Myanmar," ujar Habib. dtc