Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto dinilai kurang membahas soal akuntabilitas dan transparansi di sektor pertahanan dan keamananan ketika debat keempat Pilpres 2019. Padahal, isu itu dianggap menarik.
"Keduanya masing-masing tidak menjawab persoalan bagaimana menjamin akuntabilitas dan transparasi dalam pengadaan alutsista. Ini juga menjadi salah satu isu yang menarik dengan komitmen paslon terkait persoalan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan dan keamanan," kata peneliti LIPI Diandra Mengko saat diskusi Kedai Kopi di Resto Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).
Ia menilai saat debat tersebut kedua capres kurang menjawab pertanyaan panelis yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi di sektor Hankam tersebut. Menurut Diandra, kedua capres malah cenderung berdebat saling jawab pertanyaan masing-masing.
"Waktu itu Pak Prabowo bicara kurang lebih mengulang pertanyaannya bicara mengenai sistem pertahanan kita masih lemah dan masih kurang. Dan Jokowi justru menanggapi Pak Prabowo kalau sistem pertahanan kita ada progress, gelar pasukannya kemudian terkait industri pertahanan," sebut Diandra.
Diandra menilai akuntabiltas dan transparansi di sektor pertahanan dan keamanan, khususnya dalam hal pengadaan sangat rawan ada korupsi. Hal itu mengacu dari data defence anticorruption index pada tahun 2005.
"Kalau dari data transparansi internasional itu tahun 2005 dari defence anticorruption index menyatakan Indonesia menang negara yang masih berisiko tinggi rawan korupsi sistem pertahanannya terutama pengadaan. Ini menjadi catatan tapi sayangnya belum ada sikap dari keduanya," ujarnya.
Selain itu, menurut Diandra, pihak luar dalam hal ini KPK juga tidak bisa masuk melakukan investigasi soal hal tersebut. Padahal, anggaran dalam pengadaan sistem pertahanan dan keamanan itu mengunakan APBN yang harusnya publik juga mengetahui jumlahnya.
"Data-data soal pengadaan alutsista memang dirahasikan tetapi itu terkiat spesifikasi tapi bukan jumlah anggaran digunakan. Jumlah anggaran karena mengunakan anggaran APBN, anggaran publik jadi harus transparan dari publik. Secara spesifikasi oke dirahasiakan tapi kalau beli Sukhoi, lalu pesawat yang lain, senjata kita perlu tahu, dibeli dari mana, mengunakan skema apa dan berapa jumlahnya itu publik bisa ketahui," ungkap Diandra. dtc