Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Karena menganggap Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tidak jelas pekerjaannya, anggota Komisi V DPR RI, Sahat Silaban, meminta lembaga tersebut dibubarkan. Diganti dengan badan baru bernama Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba (BPKDT).
Kata Sabar yang berasal dari Partai Nasdem, kawasan Danau Toba terdiri atas tujuh kabupaten. BPODT memiliki otorita atas kabupaten mana tidak jelas. Seakan-akan hanya atas danaunya saja, bukan atas kawasannya.
"Seharusnya BPODT itu adalah BPKDT, dia mengkoordinasikan kepala-kepala daerah di kawasan Danau Toba tentang segala sesuatu yang harus dibangun guna mengembangkan danau tersebut dari sisi kepariwisataannya," ungkap Sahat seusai mengikuti rapat dengar pendapat umum atau konsultasi dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara, Bupati Dairi, Edy Keleng Ate Berutu, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, dan sejumlah pejabat lainnya dari Sumut di Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Konsultasi terkait pembangunan jalan tol Medan - Berastagi dan infrastruktur lainnya di Sumut, khususnya guna mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.
Ungkap Sahat, tugas pokok BPKDT adalah mengurusi pembangunan infrastruktur. Tidak mungkin wisatawan terpikat datang ke Danau Toba kalau infrastrukturnya tidak baik. Oleh sebab itu yang harus jadi mitranya adalah Komisi V DPR RI, bukan Komisi X seperti selama ini.
Terangnya, BPKDT harusnya berada langsung di bawah presiden. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden. Pimpinannya bukan direktur utama sebagaimana sekarang. Seperti, jembatan Suramadu.
Dari jalan lingkar luar yang terhubung ke seluruh kabupaten di kawasan Danau Toba dibangun berbagai fasilitas. Ibarat jari-jari, di setiap ujungnya dibangun dermaga. Untuk konektifitas, setiap dermaga dihubungkan dengan kapal. Di setiap dermaga dibangun fasilitas musholla tempat wisatawan muslim bersembahyang.
"Wisatawan domestik dulu yang kita tarik minatnya berkunjung ke Danau Toba. Jangan bermimpi wisatawan mancanegara serta merta datang," tegas Sahat yang didampingi anggota Komisi V lainnya, Anton Sihombing, menerima konsultasi Komisi D DPRD Sumut.
Usulan penggantian BPODT dengan BPKDT, tuturnya, akan disampaikan ke Presiden. Akan tetapi lebih baik usulan dimulai dari kabupaten dan provinsi.