Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Tanah Karo. Ketersedian pasokan air ke dalam kolam, cekdam, dan lahan spesifik perikanan, merupakan kunci utama keberhasilan dalam budidaya perikanan darat. Oleh karenannya suplai aliaran dari mata air, sungai, atupun irigasi, harus stabil.
“Tidak mungkin berhasil budidaya ikan tawar di darat jika pasokan air bermasalah. Oleh sebab itu sebelum melakukan penaburan benih pastikan pasokan air aman,” ujar Kadis Perikanan Kabupaten Karo, Sarjana Purba kepada medanbisnisdaily.com, di sela peninjauan kolam ikan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), Desa Sinaman, Kecamatan Barusjahe, Kebupaten Karo, Jumat (30/82019).
Menurut Sarjana, dalam kunjungan persiapan kolam budidaya Pokdakan Lau Sukat Simalem, Desa Sinaman, Dinas Perikanan mengikutsertakan Dinas PUPR dan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Pemda Karo untuk mensinergikan program. Bidang pengairan Dinas PUPR selaku membidangi saluran air, dan Ketapang yang berperan penting dalam ketahanan pangan kabupaten.
“Urusan air nanti ditangani Bidang Pengairan PUPR. Di mana kendala pasokan air mereka yang mengatasi. Dari pantauan lapangan sudah diperoleh sejumlah titik aliran sungai yang perlu dibenahi. Kita ingin proses budidaya kali ini berjalan dengan maksimal, karena kolam ikan milik Pokdakan Lau Sukat Simalem sudah lama terbengkalai. Ini mau kami buat sebagai contoh bagi Pokdakan lainnya di Kabupaten Karo,” beber Sarjana.
Data yang diperoleh medanbisnisdaily.com dari Dinas Perikanan Kabupaten Karo, produksi ikan tawar di kolam budi daya dan keramba jaring apung (KJA) adalah sebagai berikut : Tahun 2014 sebanyak 3.595,00 ton, tahun 2015 sebanyak 1.071,24 ton, tahun 2016 826,43 ton, tahun 2017 sebanyak 347,83 ton, tahun 2018 sebanyak 398,76 ton.
“Jika dibandingkan dengan kebutuhan perharinya minimal 2 ton. Masih banyak kekurangan produksi ikan tawar kita. Budidaya ikan memiliki prospek cerah. Oleh karena itu kita ingin membuat contoh agar pembudidaya di desa lainnya di Kabupaten Karo menjadi tertarik. Dibutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan ini,” ujar Sarjana.