Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Menyahuti tuntutan mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan warga yang berdemonstrasi, Senin (28/10/2010), dua anggota DPRD Sumatra Utara dari Partai Nasdem berusaha merespons. Mereka adalah Dimas Tri Adji dan Pdt. Berkat Kurniawan Laoli.
Belasan tuntutan diteriakkan massa yang diantaranya berasal dari HMI, GMNI, Kontras, WALHI, AMAN, Bakumsu, LBH Medan dan sebagainya itu. Seperti; penolakan terhadap RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan lainnya. Juga menolak kenaikan iuran BPJS, menolak kenaikan UMP 8,51%, stop tindakan represifitas dan kriminalisasi terhadap mahasiswa, pelajar serta mahasiswa.
"Kami datang kesini guna menegaskan bahwa Indonesia khususnya Sumut tidak sedang baik-baik saja. Ada tindakan represif guna menekan upaya-upaya kritis masyarakat, seperti pelemparan molotov ke LBH Medan, pembunuhan aktivis WALHI Sumut (Golfrid Siregar) yang belum terungkap dan sebagainya," kata koordinator Kontras Sumut, Amin Multazam, dalam orasinya.
Demonstrasi yang mereka lakukan yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, terang Amin, sebagai bentuk penegasan bahwa rakyat akan terus mengawasi legislatif dan eksekutif dalam menjawab permasalahan-permasalahan warga.
Pdt. Berkat menyatakan dalam kesempatan berbeda saat menerima kelompok masyarakat lain yang juga berdemonstrasi ke DPRD Sumut mereka telah menyatakan sikapnya. Pertama,
menolak dinaikkannya iuran BPJS. Tidak tepat alasan pemerintah sehingga harus menaikkan iuran tersebut. Akan membuat masyarakat kecil sengsara.
Terkait tindakan represif yang disebutkan dilakukan aparat kepolisian saat mahasiswa atau warga berdemonstrasi, dia menyatakan hal itu bukan merupakan keinginan aparat keamanan. Namun demikian dia yakin kepolisian secara institusi akan menanganinya.
Sedangkan terkait keinginan melindungi hak-hak masyarakat adat, Pdt. Berkat akan mendorong DPRD Sumut agar melahirkan Peraturan Daerah.
Karena DPRD Sumut saat ini telah memiliki alat kelengkapan dewan (komisi dan badan), dia berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa dan warga ke pimpinan dewan agar ditindaklanjuti.
"Sebagai wakil rakyat kami ada untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan rakyat. Kami akan menjadi oposisi bagi pemerintah jika keberpihakan kepada rakyat tidak ada. Saya bahkan siap diganti (Pergantian Antar Waktu atau PAW) oleh partai jika tidak bisa memperjuangkan nasib rakyat," tegas Pdt. Berkat.