Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Kepada Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani (Nasdem), dan dua anggota lainnya Pdt. Berkat Kurniawan Laoli (Nasdem) dan Anwar Sani Tarigan (PDI Perjuangan), ratusan driver ojek online yang berdemonstrasi, Rabu (15/2/2020), mengajukan tuntutan perlindungan hukum. Demi kenyamanan kerja dan pendapatan yang menjamin kelangsungan hidup.
Melalui juru bicaranya yang juga Ketua Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Regional Sumut, Joko Pitoyo, disebutkan kian hari pendapatan mereka semakin menipis. Tak cuma karena para penjahat kambuhan (begal) yang setiap saat mengancam keselamatan, tetapi juga berbagai ulah nakal (seperti, akun joki) yang diciptakan driver atau konsumen.
Akibat adanya akun joki, cukup banyak driver yang di-suspend pihak aplikator dan akhirnya kehilangan pekerjaan.
Ancaman terbaru yang tengah diwanti-wanti, ungkap Joko, adalah kehadiran ojol brand baru yang berasal dari Rusia, yakni Maxim. Di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya Solo dan Semarang, Maxim telah beroperasi. Mereka beroperasi dengan menerapkan tarif yang lebih murah. Kurang dari Rp 2.000/km sesuai ketentuan.
"Macam mana lagi kami bisa dapat pendapat yang memadai jika Maxim dengan tarif lebih murah hadir di Kota Medan," terang Joko.
Oleh karena itu, Joko menyampaikan perlu adanya kepastian perlindungan hukum kepada mereka. DPRD Sumut sebagai lembaga legislatif bersama pemerintah harus mengupayakan adanya produk hukum (berupa Peraturan Daerah atau yang lainnya) agar driver ojek online terlindungi.
"Kami mau pada rapat dengar pendapat guna menyahuti tuntutan driver ojol, dibahas pembuatan produk hukum perlindungan," tegas Joko kepada Rahmansyah Cs.
Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Sumut, Augustinus Panjaitan.
Anwar Sani menjanjikan bahwa mereka pasti berpihak kepada driver ojol, sebab mereka juga berasal dari rakyat. Rapat dengar pendapat sebagaimana tuntutan Garda pasti akan diselenggarakan, namun harus lebih dulu melalui proses rapat di Badan Musyawarah.