Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan target Pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari (BOPD) pada tahun 2025 bukan hal yang mustahil dan sulit dicapai.
"Semua bisa dicapai asalkan ada konsistensi dari pemerintah dan juga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam menjalankan RK dan Work Plan and Budget (WPNB) yang dilakukan setiap tahunnya," ujar Mamit dalam keterangannya, Selasa (4/2/2020).
Mamit menuturkan dukungan dari pemerintah terhadap KKKS adalah mutlak agar tidak ada kendala dalam menjalankan program tersebut. Selain itu, untuk menunjang rencana tersebut diperlukan juga service company untuk men-support KKKS sebagai salah satu tulang punggung industri migas.
"Para KKKS membutuhkan kepastian hukum untuk mereka melakukan investasi di Indonesia. Saat ini semuanya serba tanggung sehingga KKKS lebih berhati-hati dalam berinvestasi mengingat industri migas merupakan industri yang padat modal dan penuh resiko," terangnya.
Akselerasi lain yang dibutuhkan, kata Mamit yaitu metode enhanced oil recovery (EOR) yang lebih murah mengingat saat ini teknologi EOR biayanya cukup mahal.
"Ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah, jangan sampai nanti KKKS mengembangkan EOR tetapi akhirnya tidak ekonomis kecuali pemerintah mempunyai perhitungan sendiri bagi mereka yang mengembangkan EOR dan ternyata produksinya meningkat," tegas Mamit.
Selain itu, akselerasi lain yang diperlukan adalah percepatan persetujuan Plan Of Development (POD) oleh SKK Migas.
"Pentingnya persetujuan POD bagi KKKS adalah hal utama dan ini harus didukung oleh pemerintah dalam hal ini SKK Migas. Tanpa adanya persetujuan POD tersebut maka KKKS tidak akan bisa bergerak lebih maju lagi sehingga produksi tidak bisa dilakukan" jelasnya.
Lebih lanjuta, Mamit mengingatkan bahwa IRR Indoensia saat ini hanya 60%, artinya setiap 1 barel yang diproduksi hanyak ter recovery 0.6 barel.
"Saat ini industri migas kita cenderung ke laut dalam dan Indonesia bagian Timur jadi untuk explorasi dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan penuh resiko,tanpa adanya intensif dari pemerintah akan sangat berat bagi para kontraktor," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, meminta target produksi siap jual atau lifting minyak dipercepat hingga lima tahun dari rencana semula. Luhut meminta target lifting minyak sebesar 1 juta BOPD lebih cepat dari 2030.
"Target mau satu juta barel, kami mau tahunnya dipercepat, ya mereka masih bilang sampai 2030, saya bilang tidak mau, dipercepat jadi 2025," pungkas Luhut.(dtf)