Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Dua Anggota DPRD Medan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sempat menerima fasilitas laptop dan tablet akhirnya mengembalikannya Bagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Medan. Renville Napitupulu menyebut, pengembalian fasilitas tersebut demi menjaga hati rakyat yang saat ini masih dalam kesulitan akibat terdampak Covid-19.
Ia mengatakan, penolakan dan pengembalian Laptop dan tablet itu merupakan sikap PSI dalam kondisi bangsa dan negara saat ini yang tengah berjuang melawan Covid-19 dan menjaga hati rakyat yang tengah kesusahan. Penolakan ini juga sudah dikoordinasikan dengan pengurus PSI yang juga menyetujui agar anggota dewan harus lebih fokus dengan nasib rakyat dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan.
“Bagaimana bisa kita menerima laptop dan tablet, sementara itu rakyat kelaparan akibat terdampak covid-19,” ujar Renville didampingi koleganya Erwin Siahaan, Senin (15/6/2020).
Pengadaan Laptop dan iPad di Tengah Pandemi Covid-19 Permintaan Anggota DPRD Medan
Menurutnya, laptop dan tablet itu merupakan inventaris kantor yang akan dikembalikan pada akhir periode setelah 5 tahun mengabdi. Di samping itu, adanya kedua barang IT itu sebenarnya sangat membantu kinerja anggota dewan. Namun karena dibagikan di saat pandemi Covid-19 ini, kata dia, masyarakat bisa merasa kurang nyaman. Karena di saat warga sibuk membicarakan masalah bantuan Sembako, kenapa wakil mereka di DPRD Medan malah bagi-bagi Laptop dan Tablet. “Itu yang harus kita pikirkan dan jaga,” ujarnya.
Erwin Sihaan menambahkan, di masa pandemi Covid-19 ini, harusnya semua pihak memikirkan perasaan warga yang saat ini masih butuh bantuan Sembako akibat sulitnya perekonomian. PSI sebagai partai yang bersolidaritas terhadap rakyat, tetap pada prinsipnya tidak mau menyakiti hati rakyat dan tetap berjuang membela kepentingan mereka.
Informasi yang dihimpun tablet yang diberikan kepada anggota dewan adalah merek Samsung S6 seharga Rp 6.645.000, dan laptop merek HP seharga Rp 22.350.000 atau totalnya Rp 28.995.000. Jika dikalikan 50 anggota dewan maka total biaya yang dihabiskan lebih dari Rp 1,4 miliar.