Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Partai Demokrat, 'rumah baru' Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, pasang badan dari serangan Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat. Apalagi, anggota DPR RI itu menyerang mantan kader banteng tersebut dengan diksi atau narasi korupsi, mulai kasus dugaan korupsi pelaksanaan MTQ ke-53 Kota Medan hingga operasi tangkap tangan (OTT) Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan (nonaktif).
"Pertandingan Pilkada Medan belum juga dibuka sudah nuduh kemana-mana pak Djarot ini. Tak elok, apalagi Akhyar sampai minggu lalu pun masih kader PDIP sama dengan pak Djarot. Apalagi sampai bawa-bawa jargon katakan tidak pada korupsi segala," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, Sabtu (25/7/2020).
"Seperti semua kader-kader PDIP sudah bebas korupsi saja," sindir Jansen lagi.
Ia menyarankan agar Djarot mengurusi Japorman Saragih, Ketua DPD PDIP Sumut sebelumnya yang baru beberapa hari lalu ditahan KPK atas tuduhan korupsi.
"Kalau soal korupsi, rasanya itu urusan pak Djarot yang didepan mata. Bukan malah nyambar ke mana-mana. Sebagai Plt PDIP Sumut yang gantikan bang Japorman, harusnya pak Djarot fokus saja urusi temannya yang lagi kesusahan dan ke sana saja sampaikan katakan tidak pada korupsi itu. Ketimbang cawe-cawe ngurusi hal yang belum tentu pak Djarot mengerti jelas," tegasnya.
BACA JUGA: Tak Usung Akhyar Nasution, PDIP Singgung OTT Dzulmi Eldin dan Dugaan Korupsi MTQ
Japorman, Syamsul Hilal dan 12 Eks Anggota DPRD Sumut Lainnya Tersangka Baru Kasus Suap Gatot
Mengenai tuduhan korupsi pelaksanaan MTQ yang disampaikan Djarot, Jansen menyebut Akhyar Nasution dipanggil oleh Polda Sumut dalam kapasitas sebagai saksi.
"Dia (Akhyar) bukan pengguna anggaran (PA) dan juga bukan kuasa pengguna anggaran (KPA), karena dia hanya Plt Wali Kota saja. Jadi, jika pun itu misalnya bermasalah, Akhyar tidak ada urusan dengan anggaran itu. Karena dipanggil sebagai saksi ya dia datang. PA dan KPA lah yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Tapi untuk lengkapnya, lebih baik nanti pak Ahyar yang jelaskan ke publik karena ini terkait nama baiknya," bebernya.
Jansen meminta pelaksanaan pesta demokrasi dilakukan dengan etika, demi kebaikan demokrasi. Kata dia, Partai Demokrat telah memberi alternatif pilihan bagi publik di Kota Medan.
"Biarlah nanti masyarakat yang menentukan pilihannya. Masak koalisi yang sudah segemuk itu masih takut dengan koalisi rakyat yang hanya didukung 2 partai saja," tuturnya.