Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Washington DC. Kepala intelijen Amerika Serikat (AS) menyebut Cina sebagai 'ancaman terbesar untuk demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia' dalam pernyataan terbarunya. Otoritas AS diketahui baru saja menerapkan pembatasan visa perjalanan untuk para anggota Partai Komunis China.
Seperti dilansir AFP, Jumat (4/12/2020), Direktur Intelijen Nasional AS, John Ratcliffe, menyampaikan hal itu dalam artikel opini yang dipublikasikan media terkemuka AS, Wall Street Journal, pekan ini. Dalam tulisannya, Ratcliffe membahas tindak pencurian yang dilakukan Cina terhadap rahasia bisnis dan teknologi pertahanan AS.
"Republik Rakyat Cina memberikan ancaman terbesar bagi Amerika saat ini, dan ancaman terbesar bagi demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II," sebut Ratcliffe dalam tulisannya.
Dia juga membahas soal operasi di mana agen-agen Cina memanfaatkan tekanan ekonomi untuk mempengaruhi atau melemahkan legislator AS.
"Intelijen kita menunjukkan bahwa Beijing secara rutin mengarahkan operasi mempengaruhi semacam ini di AS," tulis Ratcliffe.
"Para pemimpin Cina berupaya mensubordinasikan hak-hak individu sesuai keinginan Partai Komunis," imbuhnya. "Mereka menggunakan kendali pemerintah atas perusahaan-perusahaan dan menumbangkan privasi dan kebebasan warga negara mereka dengan pengintaian negara secara otoriter," sebutnya.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS menyebut para anggota Partai Komunis China (CCP) 'memusuhi nilai-nilai AS' dan terlibat dalam 'aktivitas jahat'.
Di bawah aturan baru yang berlaku segera, visa-visa AS yang dikeluarkan untuk anggota CCP dan keluarga dekat mereka akan tetap berlaku hanya 1 bulan setelah dirilis, dan hanya untuk satu kali masuk saja. Sebelumnya, visa AS untuk anggota CCP dan keluarganya bisa berlaku selama 10 tahun dan untuk berkali-kali masuk tanpa batas.
"Selama beberapa dekade kita mengizinkan CCP memiliki akses bebas dan tidak terbatas ke institusi dan bisnis AS sementara hak istimewa yang sama tidak pernah diberikan secara bebas kepada warga negara AS di China," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
"Melalui berbagai entitas, CCP dan anggotanya bekerja secara aktif di AS untuk mempengaruhi warga Amerika melalui propaganda, pemaksaan ekonomi dan aktivitas jahat lainnya," imbuh pernyataan itu.
Disebutkan juga bahwa CCP mengirimkan 'agen-agen' ke wilayah AS untuk memantau dan mempermalukan warga Cina yang sedang sekolah atau bekerja di AS, juga kepada kelompok China-Amerika yang menjadi sasaran karena politik mereka.
CCP yang mendominasi politik di Beijing dan seluruh wilayah Cina, diketahui memiliki 92 juta anggota pada tahun 2019, sehingga keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk membatasi visa mereka dan keluarga mereka akan berdampak pada ratusan juta warga Cina .(dtc)