Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Samosir. Calon Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, mengatakan, pelaksanaan Pilkada di Samosir diduga diwarnai dengan praktik politik uang. Politikus PDIP ini pun tak terima dan partainya kini sedang menyiapkan tim hukum untuk membongkar praktik money politic tersebut.
"Sebagai calon bupati saya tidak menerima keadaan seperti ini. Dugaan politik uang yang sangat terstruktur, sistematis dan massif yang sangat beredar di masyarakat," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumut ini.
Rapidin yang masih menjabat sebagai Bupati Samosir menegaskan, DPP Partai PDI Perjuangan telah menyiapkan tim advokasi ke Kabupaten Samosir untuk melakukan investigasi terhadap berbagai pelanggaran dengan mengumpulkan berbagai data yang konkrit dan sudah dihimpun dari 9 kecamatan.
"Yang pasti partai pengusung kami sedang menyiapkan tim untuk melakukan investigasi dan kami akan terus menunggu hasil pengumuman akhir dari KPU, " terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan pengamat Pilkada Samosir yang juga anak rantau Samosir, Brigjen (purn) Anthon Simbolon. Ia menilai Pilkada Samosir diwarnai oleh pertarungan politik uang dengan politik kinerja.
"Saya menilai Rap Berjuang (Rapidin Simbolon-Juang Sinaga) ingin merebut hati rakyat dengan menjual hasil kinerjanya dalam pembangunan Samosir selama kurang lebih empat tahun kepemimpinannya. Namun, saya melihat yang terjadi ada merebut hati rakyat dengan membeli suara rakyat. Hal ini dinilai sangat melukai pelaksanaan demokrasi,"kata Anthon.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Samosir, Nasib Simbolon menilai tudingan DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Sumatra Utara hanya sebuah asumsi belaka.
"Tuduhan itu hanya asumsi. Sebab, yang memahami dan mengenal proses demokrasi di Samosir adalah warga Samosir itu sendiri, " ujar Wakil Ketua DPRD Samosir ini.
Ia menjelaskan, kemenangan Vandiko Gultom dalam Pilkada Samosir 2020 versi hitung cepat saat ini merupakan kemenangan rakyat Samosir. Pasalnya, koalisi besar yang didukung 17 anggota DPRD Samosir bekerja untuk memenangkan Vandiko dengan jargon perubahan.
"Kami menegaskan Pilkada Kabupaten Samosir berjalan demokratis dan kami akan terus mengawal kemenangan ini hingga pengumuman dari KPU, " tegas Nasib.
BACA JUGA: Jawab Tudingan Djarot, Nasdem: Kalau Ada Calon Keluar Rp 100 M untuk Pilkada Itu Orang Gila!
Kalah di Kabupaten Samosir, PDIP Sumu) menduga ada praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkada Samosir 2020. "Ada dua kabupaten yang kami duga melakukan praktik politik uang, yakni Samosir dan Karo. Di Samosir bahkan praktik politik uang itu berlangsung massif dan jumlahnya sampai Rp 100 miliar. Ada yang dibayar sampai Rp 1 juta per kepala," kata Ketua DPD PDIP Sumut, Djaro Saiful Hidayat.
Dikatakan Djarot, pihaknya memiliki data terkait itu dan timnya sedang melakukan investigasi. "Ada dua kabupaten yang kami duga melakukan praktik politik uang, yakni Samosir dan Karo. Di Samosir bahkan praktik politik uang itu berlangsung massif dan jumlahnya sampai Rp 100 miliar. Ada yang dibayar sampai Rp 1 juta per kepala," kata Djarot.