Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Penahanan Aung San Suu Kyi oleh militer Myanmar karena diduga melakukan kudeta menjadi sorotan dunia. Politikus NasDem Muhammad Farhan meminta Dubes RI untuk Myanmar memastikan keamanan kepentingan investasi Indonesia.
"Menjaga 'jarak' dari masalah ini sehingga tidak menimbulkan insiden diplomatik. Tentu saja Dubes RI harus memastikan keamanan kepentingan investasi Indonesia di Myanmar," kata Farhan kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyayangkan kejadian penahanan Aung San Suu Kyi. Namun, Farhan yakin ASEAN tidak akan meninggalkan komitmen dalam menjaga situasi kawasan agar tetap aman.
"Melihat hal ini memang mengkhawatirkan karena artinya demokrasi di Myanmar kembali ke titik nol. Namun bagaimana pun kami yakin dalam semangat ASEAN , Myanmar tidak akan meninggalkan komitmen untuk menjaga zona aman tanpa konflik ataupun perang saudara," ujarnya.
Selain itu, Farhan menilai kondisi yang tengah terjadi di Myanmar saat ini tidak akan berpengaruh besar dalam situasi dalam negeri Indonesia saat ini. Selain itu, Farhan pun masih menunggu pemerintah Myanmar mengambil tindakan pemulihan atas tragedi kemanusiaan Rohingya.
"Sementara itu bisa kita pastikan bersama bahwa masalah dalam negeri Myanmar tidak akan berpengaruh pada kondisi di Indonesia, karena kita sedang fokus pada masalah yg berkaitan dengan pandemik COVID-19," katanya.
"Namun dalam kerangka hubungan internasional dan kemanusiaan, kita perlu menantikan tindakan nyata dari pemerintah Myanmar untuk pemulihan tragedi kemanusiaan Rohingya," sambungnya.
Diketahui, pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditahan bersama tokoh pemerintahan lainnya oleh militer Myanmar.
Dituturkan juga oleh Myo Nyunt bahwa beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer. "Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang," imbuhnya.
Penahanan Suu Kyi dan tokoh-tokoh pemerintahan Myanmar ini terjadi beberapa hari setelah ketegangan meningkat antara pemerintahan sipil dan militer Myanmar yang berpengaruh di negara itu. Reuters melaporkan bahwa militer Myanmar sebelumnya menyebut hasil pemilu November 2020 yang dimenangkan NLD, sarat kecurangan.
(dtc)