Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Bandung - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba-tiba melemparkan isu kudeta hingga menyeret lingkungan istana dengan menyebut-nyebut KSP Moeldoko terlibat. Pengamat menilai penyataan AHY terlalu dini.
"Pernyataan AHY mengenai upaya kudeta Partai Demokrat terlalu dini. Meski beliau menegaskan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan ini," kata Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Poldata Indonesia Konsultan Fajar Arif Budiman dalam keterangannya, Selasa (2/2/2021).
Menurut Fajar, isu tersebut lebih baik dibahas di internal partai dan menjadi konsumsi internal partai. Sehingga isu tersebut tak menjadi perhatian banyak pihak.
"Akan lebih bijak jika persoalan ini tetap menjadi konsumsi internal partai agar tidak menguras perhatian publik," ujarnya.
Sekadar diketahui, AHY mengaku sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi guna mengkonfirmasi keterlibatan lingkaran istana dalam isu tersebut. "Bola panas kini ada di Presiden Jokowi, mau tidak mau beliau harus segera merespons surat dari AHY untuk menghentikan prasangka-prasangka yang terus bergulir baik di elite maupun di masyarakat," kata Fajar.
Fajar menyorot juga Moeldoko yang disebut-sebut sebagai pihak eksternal yang masuk dalam isu kudeta ini. Menurut Fajar, Moeldoko yang sedianya mengincar posisi ketua umum, perlu mengedepankan langkah yang strategis. Salah satunya melepas jabatan publik.
"Jika betul Moeldoko mengincar posisi ketua umum Demokrat, sebaiknya langkah tersebut dimulai dengan melepaskan jabatan publiknya. Meski begitu, perlu ditinjau lebih cermat lagi, apakah perpindahan kekuasaan (seperti yang dituduhkan AHY) di Partai Demokrat melalui KLB merupakan sesuatu yang inkonstitusional? Jika mekanisme KLB diatur dalam aturan Partai Demokrat, maka demi demokrasi Pancasila yang dijunjung tinggi oleh Partai Demokrat, kesempatan tersebut tidak boleh dikebiri," tutur Fajar.
Ketum Partai Demokrat AHY sebelumnya mengungkap upaya kudeta terhadapnya. Ia mendapatkan informasi soal keterlibatan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).
Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya.
Andi Arief ikut meramai isu 'kudeta' di Partai Demokrat dengan langsung 'menunjuk hidung' Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko. Dia pun menjelaskan alasan AHY mengirim surat perihal isu 'kudeta' ini ke Presiden Jokowi karena konon operasi mengkudeta itu direstui Presiden Jokowi.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata Andi Arief di akun Twitter-nya yang dibagikan ke wartawan.
Moeldoko pun angkat bicara. Ia meminta agar isu kudeta Partai Demokrat (PD) tidak dikaitkan dengan istana. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diganggu dalam isu ini. Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi tidak tahu sama sekali dengan persoalan yang dihadapi Demokrat. Dia mengatakan urusan hanya sama Moeldoko.
"Poinnya yang pertama jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP, Moeldoko ini," kata Moeldoko dalam jumpa pers daring. dtc