Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Rencana Kimia Farma, salah satu perusahaan farmasi milik BUMN menjual vaksin berbayar mendapat kritikan keras dari sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem. Ketua DPC Repdem Kota Tebingtinggi, Sandy, menyebutkan, penjualan vaksin akan menimbulkan celah terjadinya perdagangan gelap vaksin.
Selain itu, kata Sandy, penjualan vaksin akan menimbulkan ketidakadilan sosial. Vaksin berbayar ini tidak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menyebutkan vaksin gratis untuk semua masyarakat.
"Memperjualbelikan vaksin Covid-19 ini tidak sesuai dengan misi awal Presiden Jokowi yang akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk semua lapisan masyarakat," ujar Sandy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7/2021).
Secara detail, Sandy menjelaskan, beberapa permasalahan yang akan timbul apabila program vaksinasi berbayar ini diteruskan.
"Kepercayaan dunia internasional akan luntur kepada negara kita, karena ketika Indonesia menerima bantuan vaksin gratis dari negara lain, tetapi di dalam negeri justru diperjualbelikan kepada masyarakat," katanya.
Selain itu, kata Sandy, masyarakat akan menjadi semakin takut menerima vaksin gratis. Pihaknya mendapat beberapa pertanyaan tentang perbandingan kwalitas vaksin berbayar dan vaksin gratis.
"Masyarakat akan ragu menerima vaksin gratis, karena mereka beranggapan vaksin berbayar pasti lebih bagus kualitasnya. Hal ini akan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat," imbuhnya.
Sandy juga mengatakan, kemungkinan vaksin gratis akan menghilang karena diselundupkan dan dijual bebas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Akibatnya ketersediaan vaksin gratis untuk masyarakat jadi kosong," ungkapnya.
Menurut Sandy, kebijakan vaksinasi berbayar berpotensi hanya menguntungkan golongan masyarakat mampu. Dimana masyarakat yang mampu (menengah keatas) akan mendapat keutamaan dan segera divaksin karena sudah membayar.
"Artinya masyarakat yang tidak mampu akan terpinggirkan dan mendapat vaksin belakangan karena bagaimanapun pemerintah akan mengutamakan orang yang sudah membayar. Ini yang ditakutkan," ucapnya.
Maka itu, Repdem Kota Tebingtinggi sebagai pendukung pemerintahan Jokowi menolak keras program vaksinasi berbayar.
Repdem Tebingtinggi menyatakan sikap menndukung Keputusan Presiden Jokowi terkait vaksinasi gratis untuk masyarakat.
"Kami mendorong percepatan terciptanya kekebalan (Herd Imunity) dengan target vaksin gratis 70 persen populasi sesuai arahan Presiden Jokowi," kata Sandy.