Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Fraksi PKS DPRD Sumatra Utara (Sumut) kembali menegaskan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dijalankan sesuai tujuan awal, yakni untuk mencegah meluasnya penyebaran covid-19.
Esensi PPKM darurat adalah pembatasan kerumunan bukan pemberangusan, apalagi sampai menghalangi masyarakat mencari makan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto, di ruang kerjanya DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (19/7/2021)
"Saya lihat ini sudah lari dari tujuan dan esensinya. Yang terjadi malah pemberangusan dan penutupan usaha-usaha kecil masyarakat. Padahal intinya pembatasan. Kasihan masyarakat, kalau mereka tidak bekerja, tidak berjualan, bagaimana memenuhi kebutuhannya. Mereka bukan cari kaya, mereka hanya cari makan," tegas Hendro.
Dijelaskan wakil rakyat asal daerah pemilihan Binjai-Langkat ini, karena sifatnya pembatasan harusnya tidak sampai menutup usaha masyarakat. Misalnya, di warung makan, yang hanya diperbolehkan makan di tempat 25% dari tempat yang tersedia. Selebihnya take away (dibawa ulang).
Kemudian, sambung Hendro, sebagai konsekuensi pembatasan itu, pemerintah harus memberikan ganti, sehingga masyarakat tidak rugi dan tetap bisa memenuhi kebutuhannya.
Contoh konkrit lainnya, sambung Hendro, yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat saat ini adalah kompensasi uang sekolah. Hal penting lain, kata Hendro, pemerintah harus lebih memperhatikan sektor hulu yakni mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat yang sifatnya preventif, sehingga anggaran tidak habis untuk mengobati namun pencegahan tidak dilakukan.
"Jadi di sinilah pentingnya kehadiran pemerintah ataupun kepala daerah. Pemerintah harus melindungi masyarakatnya. Jadi PPKM darurat ini harus didudukkan sesuai fungsinya, bukan jadi penghalang masyarakat untuk cari makan," tegas Hendro.
Hendro juga mengkritik sebagian petugas di lapangan yang tidak humanis dan bahkan ada yang tidak paham dengan esensi kebijakan ini. Dicontohkannya saat ia meninjau PPMK darurat di lapangan, dia sempat berdebat dengan salah seorang petugas yang tidak tahu esensi dan apa saja batasan dari PPKM darurat.
"Saya tanya esensi, mana yang dilarang mana yang tidak, petugas itu hanya bilang ia sekadar jalankan perintah. Berarti ada koordinasi yang tidak sinkron sehingga substansi PPKM darurat ini tidak dipahami secara menyeluruh," kata Hendro.
Jadi, kalau substansi PPKM darurat ini tidak benar-benar duduk, FKS menolak wacana PPKM darurat ini diperpanjang sampai akhir Juli atau awal Agustus. "Masyarakat saat ini butuh pertolongan dengan cara-cara yang konkrit dan nyata," tandas Hendro.