Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tambahan pagu indikatif 2022 sebesar Rp 992.779.475.000. Dengan begitu keseluruhan anggarannya mencapai Rp 44.012.857.968.000 dari yang sudah ditetapkan sebelumnya Rp 43.020.078.493.000.
Sri Mulyani mengatakan tambahan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai. Dia meminta Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja untuk menyetujui dukungan anggaran tersebut.
"Sebesar Rp 43.020.078.493.000 sudah ditetapkan, untuk memenuhi kebutuhan strategis ada Rp 992.779.475.000 yang kami usulkan sehingga untuk anggaran Kemenkeu 2022 menjadi Rp 44.012.857.968.000," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (2/9/2021).
Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk fungsi layanan umum sebesar Rp 40,40 triliun di mana di dalamnya terdapat lima program prioritas. Pertama untuk program kebijakan fiskal sebesar Rp 35,54 miliar, program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,69 triliun, program pengelolaan belanja negara Rp 17,3 miliar, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko Rp 178 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp 37,47 triliun.
Kemudian untuk fungsi ekonomi dianggaran sebesar Rp 189,5 miliar. Anggaran itu terdiri dari program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 1,34 miliar dan program dukungan manajemen Rp 188 miliar. Terakhir untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 3,41 triliun.
"Demikian, mohon untuk mendapatkan dukungan dari Komisi XI," tuturnya.
Berdasarkan sumber dana, pagu anggaran Kemenkeu terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 34,61 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 7,08 triliun, HLN Rp 22,25 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 9,36 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani melaporkan realisasi penyerapan anggaran Kemenkeu yang tidak termasuk BLU sudah mencapai Rp 19,93 triliun sampai 27 Agustus 2021. Realisasi tersebut setara dengan 63,65% dari pagu sebesar Rp 31,3 triliun.
"Kinerja kemenkeu dari sisi capaian anggaran kita semua non BLU dan realisasinya sampai dengan Agustus akhir 19,9 triliun atau 63,6%," kata dia.
Jika dirinci, dari Rp 19,9 triliun tersebut untuk belanja pegawai dari Rp 20,48 triliun sudah dibelanjakan Rp 15,38 triliun atau 75,10%. Kemudian untuk belanja barang dari Rp 7,96 triliun sudah terealisasi Rp 3,83 triliun atau 48,19%.
Selanjutnya untuk belanja modal dari Rp 2,8 triliun realisasinya baru Rp 705 miliar atau hanya 24,67% saja. "Ini nanti yang ada implikasinya kami mohon untuk diluncurkan karenanya menyangkut investasi belanja modal terutama untuk IT sistem kita," jelas dia.
Jika termasuk dalam hitungan BLU, realisasi penyerapannya mencapai Rp 43,6 triliun atau 76,17% dari pagu sebesar Rp 57,3 triliun. Ini termasuk BPDP-KS, LMAN, LPDP, LDKPI, BPDLH, PKN STAN dan PIP.(dtf)