Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akses vaksinasi di seluruh dunia tidak merata. Hal itu disebut menimbulkan ancaman mutasi baru COVID-19 dan bisa mengganggu proses pemulihan ekonomi bersama.
"Di negara maju bisa di atas 70% sementara negara-negara berkembang atau negara miskin di bawah 40%. Waktu di Roma kemarin bahkan ada negara yang baru 5% atau di bawah 10% populasinya divaksin. Ini karena yang kita hadapi penyakit, tentu akan selalu menimbulkan ancaman mutasi baru yang akan mengancam proses pemulihan ekonomi bersama," kata Sri Mulyani dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (25/11/2021).
Padahal, kata Sri Mulyani, dunia sudah bisa memproduksi vaksin yang cukup di atas 50%, sayangnya terkendala dengan distribusi. Untuk itu, negara G20 telah sepakat membantu suplai vaksin COVID-19 bagi negara miskin demi pemulihan ekonomi yang merata.
"Dalam G20 kesepakatan akses vaksin sangat penting bagaimana membantu negara-negara yang masih belum mendapat akses vaksinasi tersebut," jelas Sri Mulyani.
Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 70% dari keseluruhan penduduk sudah divaksinasi COVID-19 sebelum akhir tahun 2021. Saat ini sedang dikebut penyuntikan 2 juta dosis per hari.
"Jadi vaksinasi penting sekali, sekarang ini Bapak Presiden menginstruksikan kita bisa mengejar sampai 70% sebelum akhir tahun. Kita sudah mendekati 2 juta per hari dan jumlah vaksinnya juga sangat memadai karena itu juga didukung oleh anggaran," imbuhnya.
Dari sisi COVID-19 dan ekonominya, Indonesia juga disebut relatif baik dibanding negara lain. Di saat negara lain telah mengalami lonjakan kasus, pemerintah Indonesia berusaha untuk tetap bisa menekannya sehingga kegiatan ekonomi mulai bangkit lagi terlihat dari konsumsi, investasi, hingga ekspor yang tumbuh pesat.
"Indonesia dengan berbagai langkah PPKM telah menurunkan saat ini kasus di bawah 300. Ini sangat rendah untuk penduduk di atas 267 juta orang, sementara di negara 4 musim sekarang sedang menghadapi kenaikan COVID. Artinya meskipun vaksinasi sudah dilakukan kita harus tetap melakukan protokol kesehatan," jelasnya.
"Kita harus tetap bisa mengendalikan COVID namun ini tidak berarti upaya pemulihan ekonomi jadi nomor dua. Kita tetap bisa mendorong pemulihan ekonomi. Luar biasa mendorong dan memulihkan ekonomi Indonesia," tandasnya.(dtf)