Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bicara soal aparatur sipil negara (ASN) yang terancam digantikan teknologi atau robot kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Hal itu terjadi jika pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan-RB Alex Denni mengatakan ASN yang terancam digantikan oleh teknologi adalah tenaga pelaksana. Jumlahnya merupakan 38% atau sekitar 1,54 juta orang dari keseluruhan ASN yang berjumlah 4.046.187 orang.
"Profil ASN kita 4.046.187 orang, hampir 10%-nya memang tenaga kesehatan, 38% dari ASN kita melakukan pekerjaan pelaksana yang notabene sebetulnya kalau kita melakukan transformasi digitalisasi, SPBE dan lain-lain ini berpotensi untuk digantikan oleh teknologi," kata Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (11/4/2022).
Untuk itu, Alex menyarankan agar ASN di bidang itu bisa meningkatkan keterampilan. Pasalnya dalam lima tahun ke depan, tenaga pelaksana diperkirakan akan berkurang hingga 40%.
"Jadi kita punya PR juga bagaimana kawan-kawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pelaksana ini ke depan kalau bisa di-upskilling, di-reskilling dan dibuka kemungkinannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih value added sifatnya," tuturnya.
"Secara umum kita mengarahkan negatif growth untuk tenaga pelaksana, bahkan diperkirakan kalau bisa 30-40% itu turun dalam 5 tahun ke depan," tambahnya.
Sebelumnya pemerintah disebut akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap.
"Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama kepada detikcom, Minggu (28/11/2021).
Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi.
"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," ujarnya.
Konsep ini akan terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang lebih komprehensif. Untuk itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Masih dikaji lebih lanjut," jelas Satya.(dtf)