Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Kepegawaian Daerah(BKD) merilis dan merencanakan lelang jabatan untuk menjadi pimpinan di 6 organisasi perangkat daerah (OPD, terkecuali Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.
Kepala BKD Toba melalui Kepala Bidang Promosi,Jerry Manurung membenarkan rencana Lelang Jabatan terhadap 6 OPD yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Dinkes, Bappeda, Keuangan, Asisten I dan Asisten III.
"Memang masih ada 16 PJTP yang harus dilelang dan seluruhnya sudah diajukan BKD kepada pimpinan tetapi yang diakomodir sesuai kemampuan keuangan masih untuk 6 OPD," ujar Kabid Promosi BKD, Jerry Manurung, Kamis(28/4/2022) di Kantor BKD Toba di Simanjalo.
Ia mengatakan, pimpinan ke-enam PJTP yang akan dilelang adalah Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, Keuangan, Asisten I dan Asisten III.
"Untuk pimpinan OPD lain,akan diupayakan pada Perubahan APBD nanti. Karena kemampuan keuangan daerah yang sangat tidak mendukung maka yang dilaksanakan sesuai petunjuk pimpinan adalah untuk ke-6 OPD," ucapnya.
Kata Jerry Manurung, sekaitan mana lebih urgen Dinas Pendidikan dan PUPR dibanding Jabatan Asisten untuk segera dilelang adalah bukan ditentukan oleh BKD tetapi adalah pimpinan (Bupati-red) bersama Tim Penilai Kinerja (Baperjakat).
"BKD Toba hanya mempasilitasi penyelenggaraan yang direncanakan di Gedung Sentra Pemuda Soposurung," katanya menyebut panitia pelaksana secara langsung oleh Tim Provinsi terdiri dari Akademisi dan Pejabat Provinsi.
Lelang Jabatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba yang diumumkan secara terbuka kepada umum dituangkan dalam surat pengumuman No 800/04/PJTP/2022.
"Tahapannya secara jelas sudah ada di pengumuman mulai seleksi administrasi,menyusun makalah hingga didapat kandidat 3 orang calon peserta setiap OPD yang akan diputuskan oleh Bupati siapa menjadi pemenang," ucapnya.
Sebelumnya sebagai informasi bahwa untuk Kepala Dinas PUPR sudah 3 tahun berturut lamanya dipimpin oleh pelaksana tugas (PLT) ditambah di Dinas Pendidikan banyak Kepala Sekolah mengalami kekosongan hanya karena Pimpinan OPD-nya dijabat pelaksana tugas.