Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Tolak usulan kenaikan biaya haji, Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi interupsi. Interupsi itu dilakukan dengan membentangkan poster saat paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Rabu (25/1/2023).
Seluruh anggota fraksi PKS yang hadir termasuk Wakil Ketua DPRD Misno Adi Syahputra berdiri sembari menunjukkan poster berisi penolakan. Aksi protes ini diawali dengan interupsi yang diminta Bendahara Fraksi PKS Hendro Susanto. Hendro mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya keberatan dan menolak rencana kenaikan ongkos naik haji tahun 1444 H atau tahun 2023 Masehi.
Hendro menjelaskan, penolakan ini didasarkan fakta bahwa sekitar 70% warga yang berangkat haji lewat jalur reguler khususnya di Sumatra Utara merupakan kalangan nelayan dan petani. Dengan begitu, kenaikan biaya tersebut akan sangat memberatkan bagi mereka.
“Itu sangat memberatkan dan tidak adil. Sehingga, kami dari Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara dan masyarakat menolak kenaikan tersebut secara resmi,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, usulan kenaikan biaya haji itu dilontarkan oleh Kementerian Agama RI beberapa waktu lalu. Adapun usulan biaya haji naik menjadi Rp 69 juta. Namun Presiden Joko Widodo mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap kajian.