Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara bertemu Menko Polhukam Mahfud Md di Kementerian Polhukam. Pertemuan keduanya membahas perihal transaksi janggal Rp 300 triliun di internal Kementerian Keuangan.
Pantauan detikcom pada Jumat (10/3/2023), Suahasil tiba di Kantor Kementerian Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada pukul 17.00 WIB. Suahasil datang dengan membawa map putih beserta buku catatan.
Sebelum Suahasil, sejumlah pejabat Kemenkeu telah merapat lebih dulu. Mereka antara lain Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi (KLI) (Kemenkeu) Yustinus Prastowo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh serta Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.
Sebagaimana diketahui, kabar transaksi janggal Rp 300 triliun di tubuh Kemenkeu bikin geger berbagai pihak. Informasi soal transaksi janggal itu berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diungkap ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud Md.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T (triliun) di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-Cukai, itu yang hari ini," kata Mahfud di acara Townhall Meeting 'Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik ala Anak Muda' di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, dilansir detikJateng, Rabu (8/3).
Advertisement
Mahfud mengatakan KPK memang sudah menelisik dugaan transaksi mencurigakan ini. Awalnya, transaksi yang ditemukan senilai Rp 500 miliar.
Mahfud mengatakan transaksi itu harus segera dilacak. Dia mengaku telah menyerahkan informasi soal transaksi mencurigakan itu ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Kemarin ada 69 orang (pegawai DJP) dengan nilai hanya nggak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 T itu harus dilacak. Saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah nyampaikan," ujarnya.
Mahfud mengatakan data tersebut berasal 160 laporan sejak 2009 hingga 2023. Menurutnya, ada 460 orang yang diduga terlibat dalam transaksi mencurigakan itu.
"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan tidak ada ada kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi mencurigakan tersebut sejak 2009. Mahfud kemudian menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo, yang baru terungkap buntut kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy, terhadap David.
"Tapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons. Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka," paparnya.
Menkeu Sri Mulyani mengaku telah menerima surat dari PPATK mengenai dugaan transaksi janggal Rp 300 T tersebut. Dilansir detikJateng, Sri Mulyani mengaku sempat berkomunikasi dengan Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sri Mulyani mengaku tak melihat ada angka dalam surat dari PPATK.
"Iya tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK pertama surat itu baru saya terima tadi pagi. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga dari mana angkanya," kata Sri Mulyani di kantor pajak KPP Pratama Surakarta, Kamis (9/3).
Sri Mulyani mengaku akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Mahfud dan Ivan. Dia mempertanyakan cara perhitungan temuan Rp 300 triliun tersebut.
"Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan (PPATK) angkanya tuh dari mana sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya media dan masyarakat," ujarnya.
"Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman nggak ada satu pun angka," sambung Sri Mulyani. dtc