Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara ini, turun 4,7% menjadi 21,1% di tahun 2022 dari sebelumnya 25,8% di tahun 2021. Hal itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022.
Pemprov Sumut kembali mengejar penurunan stunting 18% di tahun 2023, sehingga prevelansi stunting menjadi 14% di tahun 2024. Bahkan Gubernur Edy Rahmayadi ingin stunting di Sumut 0% alias nihil.
Meski berat sekali, namun upaya mewujudkan prevelansi stunting 0% harus dilakukan. Hal yang sangat dibutuhkan adalah sinergi dari semua pihak, termasuk membudayakan pola hidup bersih sehat.
Hal itu diungkapkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, kepada wartawan usai pelantikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut, Munawar Ibrahim, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Selasa (11/07/2023).
Gubernur Edy Rahmayadi menyoroti beberapa hal penyebab stunting di Sumut, di antaranya kekurangan gizi pada anak-anak, dan pernikahan dini (usia menikah belum sesuai), termasuk kurang produktifnya (kesejahteraan) keluarga.
"100 yang lahir, 21 (bayi) yang stunting, kan berat. Kita harap zero, nol stunting. Hari gini, masih ada stunting. Kurang gizi, awal nikah terlalu muda," ucap Gubernur Edy kepada wartawan, usai pelantikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Munawar Ibrahim di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (11/7) pagi.
Karena itu, Gubernur Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Nawal Lubis, mendorong dan mengajak BKKBN Sumut, untuk berkolaborasi menekan pertumbuhan orang dan stunting di Sumut.
Lebih lanjut Edy Rahmayadi berharap Kepala Perwakilan BKKBN Sumut yang baru ini, mampu berkolaborasi untuk melakukan pembangunan dan pengendalian penduduk yang baik dan bebas dari stunting tersebut.
"Berjalan sesuai dengan di desain, dari mulai laki-laki dan perempuan menikah. Kesehatan harus jelas, setelah nikah. Hamilnya diatur, Puskesmas melayani, setelah melahirkan, diatur, ada posyandunya. Ada vaksinasi, ini tidak dilakukan, hancur anak-anak kita," jelas Edy.
Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad itu uga meminta kepada Munawar Ibrahim menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sesuai dengan ketentuannya dalam pengendalian pertumbuhan manusia di Sumut ini.
"Job desk dia, adalah menjaga pertumbuhan penduduk, tapi kenyataannya dari 0,9 persen sekarang sudah 1,10 persen. Berarti tidak bisa dijaga itu," jelas Edy Rahmayadi.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim, mengatakan bahwa apa disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi merupakan realita yang dihadapi saat ini.
"Sama-sama kita sudah kita dengar arahan pak Gubernur. Saya pikir beliau, menyajikan membuka mata kita, suatu kenyataan. Bahwa peran BKKBN harus kita revitalisasi ulang, itu intinya," ujar Munawar Ibrahim.
Munawar Ibrahim mengajak seluruh pihak, termasuk jurnalis mengambil peran dalam pengendalian pertumbuhan manusia dan menekan angka stunting, khususnya di Sumut ini.
"Pembangunan keluarga itu, harus melibatkan seluruh aspek dan pihak. BKKBN jangan sok bisa sendiri, harus bisa kerja sama dengan perguruan tinggi, TNI/Polri dan pers. Saya pikir akan menjadi target kita," ujar Munawar Ibrahim.