Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hari ini menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XVIII. Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus membuka acara.
Di depan Jokowi, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari meminta bantuan untuk akses permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan bantuan itu diharapkan UMKM bisa naik kelas.
"Kami mohon Pak diberikan kemudahan tentang akses permodalan Pak karena memang ini sudah sekian lama kami sampaikan bahwa menterinya dari HIPMI. Soal bank Himbara ini kan berkorelasi, sudah berapa kali kami sampaikan teman-teman HIPMI di daerah perlu capital agar bisa UMKM ini naik kelas," kata Akbar dalam Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).
Akbar menyebut 70% anggota HIPMI rata-rata merupakan UMKM dan hanya 30% korporasi. Untuk itu diperlukan dorongan akses permodalan agar pihaknya bisa bersaing dengan korporasi yang ada di seluruh Indonesia.
"Perlu adanya bentuk afirmasi atau dorongan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kami mohon kepada Pak Presiden agar bisa memberikan sebuah afirmasi, keberpihakan tentang akses permodalan agar kami bisa bersaing dengan korporasi-korporasi yang ada di seluruh Indonesia," ucapnya.
Menanggapi itu, Jokowi mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah memiliki program bantuan untuk UMKM yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun anggaran KUR tahun ini disiapkan Rp 460 triliun dengan bunga 6%.
"Ketua HIPMI menyatakan mohon dukungan utamanya dari sisi pembiayaan, utamanya lagi bagi UMKM kita. Perlu saya sampaikan bahwa sejak saya masuk yang namanya KUR tahun ini diberikan jatah Rp 460 triliun dengan bunga hanya 6%," tegas Jokowi.
"Saya nggak tahu di sini ada yang dapat nggak, berarti yang hadir di sini gede-gede kalau nggak ada yang dapat karena memang tuh hanya maksimal di angka Rp 500 juta," tambahnya.
Jokowi mengakui bahwa program KUR masih perlu disosialisasikan agar lebih maksimal. Dia mau kuota Rp 460 triliun itu habis disalurkan tanpa tersisa.
"Kuota Rp 460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa karena bunganya hanya 6% tapi memang betul-betul hanya untuk UMKM," ucapnya.(dtf)