Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Bupati Poltak Sitorus menyatakan Pemkab Toba segera melakukan aksi nyata bersama semua pihak, di antaranya organisasi Boru Toba Marsada (Botoma) memerangi kejahatan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di daerah ini.
Hal ini dikatakan Bupati Poltak Sitorus saat menerima audiensi pengurus Botoma, di ruang kerja Bupati Toba di Balige, Selasa (5/9/2023).
Pengurus yang hadir, yaitu Penasihat Botoma Sarma Hutajulu, Sekretaris Umum Botoma Rhiny Sitorus, Wakil Sekretaris Umum Atika Tampubolon didampingi Yana Gultom, Ferawati Ginting, Yuli Chaniago, dan Indah Sirait.
Menurut Poltak Sitorus, Pemkab Toba tidak bisa sendiri dalam penanganan atau pencegahan tindak kekerasan seksual tetapi harus bersama-sama dengan semua pihak termasuk pihak Botoma.
"Terima kasih kepada Botoma. Saya senang ada aksi turun ke masyarakat.Setiap kesempatan di gereja ,saya juga menyampaikan soal moral," katanya.
Ia pun mengatakan langsung supaya membuat aksi, memastikan supaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan Anak (PMD PPA dan Dinas Sosial agar mengundang semua kepala desa, lurah, tokoh agama, adat, masyarakat untuk membuat komitmen perlindungan perempuan dan anak.
"Pada hari Senin depan.Cepat buat ya," perintah Poltak Sitorus kepada Kadis PMD PPA, Henry Silalahi.
Poltak juga membeberkan bahwa bersama Ketua Komnas PA pernah membahas apa penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual. Di antaranya pengaruh minuman tuak yang berlebihan, tidak mau lagi beribadah hingga ke faktor sulitnya perekonomian keluarga.
Untuk warung tuak perlu pembatasan jam buka serta sosialisasi ajakan beribadah melalui pemuka agama.
Sebelumnya, Sarma Hutajulu memaparkan keprihatinan pihaknya akan banyaknya kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Toba.
Mantan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP ini juga mengungkapkan mirisnya bahwa pelaku adalah rata rata dari keluarga dekat.
"Ada 12 kasus yang ditangani Botoma," kata Sarma.
Ia menyayangkan tatanan yang kuat selama ini telah digoyang dengan munculnya kasus-kasus tindakan kekerasan seksual di sejumlah tempat di daerah Kabupaten Toba.
Kasus kekerasan seksual menurut catatan Dinas PMD PPA di Kabupaten Toba ada sebanyak 21 kasus, terakhir ini.
"Perlu tindakan dari hulu ke hilir. Perlu preventif pemerintah daerah dan advokasi lewat DPRD," ujar Sarma.
Pihak Botoma juga menyesalkan adanya kasus kekerasan seksual yang didamaikan oknum kepala desa.
"Upaya perdamaian kasus yang dilakukan oknum Kades tidak boleh karena akan menimbulkan kasus baru," tambah Yana Gultom.
Jadi, terang Yana Gultom, perlu sosialisasi pemahaman hukum tentang hal ini .
Pihak Botoma juga mendorong dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Kabupaten Toba.
Turut hadir mendampingi Bupati Toba, yaitu Asisten Pemerintahan Eston Sihotang, Kadis Sosial Lalo Hartono Simanjuntak, Kabid PIKP Dinas Kominfo Rikardo Simamora dan Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Setdakab Toba.