Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito, mengatakan untuk memberikan sanksi ringan hingga pemecatan terhadap tersangka pemerasan Azlansyah Hasibuan, dari jabatannya Anggota Bawaslu Medan, tidak memerlukan keputusan memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.
Heddy Lugito mengungkapkan agar tidak terulang hal serupa di Bawaslu Medan di kemudian hari, setiap penyelenggara pemilu harus menaati dan pedomani terkait etika.
"Etik harus dipedomani dan harus ditaati, tidak boleh, tidak. Etik itu, harus dijalankan. Melanggar etik, belum tentu melanggar hukum. Tapi, melanggar hukum pasti melanggar etik," ujar Heddy Lugito dalam jumpa pers pada kegiatan Rakor Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Hotel Le Hotel Polonia, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (30/11/2023).
Sebelum ditanya wartawan terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bawaslu Medan itu, Heddy sudah menjelaskan lebih dulu soal kasus itu. Ia menyebutkan DKPP akan memberikan sanksi berat kepada Azlansyah.
"Apakah penyelenggara pemilu melanggar hukum, apakah terkena sanksi, sudah pasti (sanksi pecat). Sebelum kawan-kawan Bawaslu Medan kemarin ya, sudah saya jawab itu," kata Heddy Lugito.
Heddy Lugito menjelaskan bahwa dari undang-undang yang diberikan kewenangan untuk memberhentikan penyelenggara pemilu secara tetap adalah DKPP.
"Misalnya, Bawaslu atau KPU, kedapatan melanggar hukum, Bawaslu atau KPU akan melaporkan ke DKPP," sebut Heddy Lugito.
Ia menjelaskan bahwa Azlansyah sudah nonaktifkan sementara dari jabatannya. Tapi, DKPP menunggu laporan secara resmi dalam pengaduan disampaikan oleh Bawaslu RI, untuk dilakukan proses sanksi.
"Awalnya, dia (Bawaslu RI) akan melaporkan diberhentikan sementara (penyelenggara pemilu bermasalah), baru akan diminta pemberhentian tetap, terhadap anggota bersangkutan yang ditenggarai melanggar hukum yang terjadi," kata Heddy.
Ia mengatakan sampai saat ini, Bawaslu RI belum ada membuat laporan ke DKPP untuk kasus pemerasan dilakukan Azlansyah. Apa lagi, sudah menyandang sebagai tersangka dalam pemerasan Caleg ini.
"Apakah kasus di Medan melibatkan anggota Bawaslu itu, dilaporkan ke DKPP belum. Bawaslu RI, belum ada melaporkan. Saya tanyakan sama Ketua Bawaslu RI, karena masih mendalami yang diduga ya, diduga ya, yang terlibat dalam kasus ini dan pihak hukum sedang melakukan penyidikan," jelasnya.
"Tidak lama lagi, setelah Bawaslu melakukan penyidikan sudah cukup, dia akan melaporkan ke DKPP. Mereka masih melakukan pemberhentian sementara. Lalu, melaporkan dan mengadukan ke DKPP. Baru DKPP memutuskan layak diberhentikan untuk selamanya," kata Heddy lagi.