Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Tidak gajian selama dua bulan terakhir membuat seratusan karyawan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), BUMD milik Pemprov Sumut, menjerit.
Selain kesulitan membeli makan untuk bertahan hidup maupun untuk membayar uang sekolah anak , berhutang ke kedai saja pun karyawan tidak dipercaya lagi.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara perwakilan karyawan bersama Ketua Pengurus Daerah (PD) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP) Sumut, Suryono, dengan Direktur PT PSU, Agus Salim, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Lies Handayani, dan Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnaker Sumut, Ririn Bidasari, di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/01/2024).
Pertemuan itu digelar menyahuti tuntutan seratusan karyawan PT PSU yang pada hari itu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin, turun tangan membayarkan gaji.
Suryono mengatakan seratusan karyawan PT PSU yang bekerja di tiga lokasi kebun, yakni di Kabupaten Mandailing Natal, Serdang Bedagai, dan Batubara, sudah tidak tahan dengan situasi tidak gajian.
"Ini sebenarnya kasusnya sudah ada sejak tahun 2019, terutama di Kabupaten Batubara. Kenapa kami datang aksi ke sini? Karena sudah tidak tertahankan lagi bagi kami. Kami sudah melakukan pertemuan dengan direksi dua kali, tapi tidak ada titik terang," kata Suryono.
Suryono mengatakan sebenarnya karyawan tidak mau lagi bertemuan dengan manajemen PT PSU, karena beberapa kali dilakukan mediasi, tidak ada kepastian dari manajemen. Sehingga mereka meminta Pj Gubsu Hassanudin merespon permasalahan tersebut.
"Kami langsung to the point saja, kami minta gaji kami dibayarkan. Jangan ada lagi pertemuan-pertemuan lagi, kami sudah lelah. Ini perusahaan pelat merah, kalau kami berkoar-koar di rumah malu Pemprov Sumut," ujarnya.
Ia mengatakan, banyak pekerja yang tidak mampu melakukan pekerjaan karena tidak sanggup membeli makan. "Kami mau ngutang ke kedai, sudah tidak dikasih karena sudah kebanyakan utang. Jadi perut kami ini lapar, kalau lapar kami tidak ada tenaga ngegrek sawit," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua FSPP SPSI Sumut, H Rudi, menuturkan PT PSU dan Pemprov Sumut sudah melakukan praktik perbudakan karena mempekerjakan karyawan tanpa memberikan upah.
"Ini sudah perbudakan namanya, bekerja tidak digaji. Padahal saham Pemprov Sumut ada 99 persen di PT PSU. Pertanyaan kami, kami kerja hasilnya ke mana?," ujarnya.
Setelah pembahasan yang berjalan alot, Asisten Administrasi Umum Lies Handayani yang memimpin pertemuan itu, mempersilahkan pihak manajemen dan perwakilan karyawan membahas lebih lanjut poin-poin kesepakatan di ruang terpisah.
Sebelumnya dalam aksi itu, karyawan membawa spanduk bertuliskan desakan membayar upah dan bayar pesangon pensiun. Dituliskan juga agar Dirut PSU dievaluasi.