Medanbisnisdaily.com - Medan. Setelah sebulan lebih menjabat Pelaksana Tugas (Plt), akhirnya Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara mendefenitifkan jabatan Mulyono ST MSi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.

Pj Gubsu Hassanudin melantik Mulyono bersama 12 pejabat eselon II lainnya di lingkungan Pemprov Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (01/03/2024).

Pelantikan Mulyono, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut itu, langsung menjadi perhatian. Sebab diketahui Dinas PUPR Sumut, ada pekerjaan yang belum tuntas sampai saat ini.

Pekerjaan tersebut adalah proyek Rp 2,7 triliun. Proyek multiyears berupa pembangunan strategis infrastuktur jalan dan jembatan bermetode rancang bangun (design & build) itu, sangat dinantikan masyarakat.

Pj Gubsu Hassanudin pun angkat bicara ketika ditanya wartawan usai pelantikan, soal bagaimana kejelasan proyek Rp 2,7 triliun tersebut.

Hassanudin mengawali jawabannya dengan membeberkan alasan pelantikan 13 pejabat eselon II, yakni karena urgensi penyegaran dan evaluasi. Tidak ada hal luar biasa yang melatarbelakangi pergeseran jabatan.

Lalu soal proyek Rp 2,7 triliun tersebut, Hassanudin mengatakan kedepannya harus ada kepastian yang ditunjukkan dengan penuntasan kinerja.

"Harus ada kepastian, mempercepat suatu kegiatan, mengevaluasi suatu program, kita tempatkan lah dia Mulyono," ujar Hassanudin didampingi Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho.

Hassanudin mengatakan diberi kesempatan kepada Mulyono selaku Kadis yang baru untuk mengerjakan proyek Rp 2,7 triliun itu.

"Berikan dia (Mulyono) kesempatan untuk bekerja, menata hal demikian, sehingga hal-hal yang belum tuntas, belum lurus, diteruskan, dituntaskan," sambung Hassanudin, yang juga didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Agus Tripriyono dan Inspektur Daerah Lasro Marbun.

Artinya proyek Rp 2,7 triliun jalan terus?, tanya wartawan lagi. "Kita lihatlah nanti bagaimana kesempatan dari beliau hadir melapor kepada kita," ujar Hassanudin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, molornya pengerjaan proyek Rp 2,7 triliun sejauh ini membuat sejumlah kelompok masyarakat pesimis dengan penyelesaian proyek multiyears itu.

Bahkan dua Kepala Dinas PUPR Sumut sebelumnya sudah menjadi "korban" proyek Rp 2,7 triliun, yakni Bambang Pardede dan Marlindo Harahap.