Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Ratusan pendemo kesal kepada Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin. Pasalnya Pj Gubernur tidak hadir menjawab tuntutan mereka.
Massa yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Adat dan Petani di Sumut itu, berunjuk rasa di depan Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (10/6/2024) siang.
Mereka mendesak Pemprov Sumut melalui Pj Gubsu Hassanudin menyelesaikan permasalahan-permasalahan agraria dan konflik tanah dialami masyarakat dan petani di Sumut.
Beberapa tuntutan, di antaranya mendesak Pemprov Sumut agar konsisten melaksanakan keputusan pemerintah no 592.17321- 70/2/83 perihal penyelesaian redistribusi tanah obyek landreform yang dikeluarkan dari areal Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX seluas 7.475,1180 ha di Deli Serdang dan 2,609,8820 ha di kabupaten Langkat untuk para petani
Kedua, mendesak Kementerian BUMN RI, Erik Thohir, agar memeriksa seluruh aset-aset negara yang di kelola oleh PTPN II, yang massa aksi sinyalir, banyak yang di salah gunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan para pihak pengembang.
Ketiga, masyarakat adat dan petani menghimbau kepada pemilik-pemilik modal asing dan aseng agar hengkang dari tanah mereka duduki selama ini. Keempat, masyarakat adat dan petani meminta agar TNI dan polri mengutamakan melindungi masyarakat bumi putra.
Kelima, massa aksi mendesak Presiden RI Jokowi Widodo segera membuat Keppres, yang bertujuan untuk melindungi tanah-tanah milik masyarakat adat dan petani yang sudah, puluhan tahun di huni dan di Kelola.
Keenam, massa aksi juga mendesak KPK agar mengusut PTPN II dan Nusa Dua Propertindo (NIDP) atas pengalihan lahan-lahan kepada pihak pengembang. Ketujuh, massa juga mendesak kepada Presiden Jokowi untuk segera memberikan sertifikat pada petani, yang sudah puluhan tahun mengelola tanah, yang saat ini mereka tempati dan mendesak.
Kedelapan agar Presiden Jokowi segera membubarkan PTPN II dan PTPN I. Kesembilan, setop pembangunan rumah mewah, yang hanya mengorbankan tanah milik masyarakat adat dan petani.
Sekitar 2 jam berorasi, massa hanya dijumpai seorang staf ASN di Pemprov Sumut bernama Ngadimin. Massa sontak kesal karena mereka ingin dijumpai Pj Gubsu Hassanudin. Sayangnya, Hassanudin sedang berada di luar Kota Medan.
"Kami tidak mau kau (ngadimin) yang menanggapi tuntutan kami. Karena kau tidak bisa mengambil kebijakan dan keputusan," teriak seorang massa aksi menggunakan alat pengeras suara kepada Ngadimin.
Dari pantauan wartawan di lokasi unjuk rasa, kesal melihat Pj Gubernur Sumut, sempat melempari Kantor Gubernur Sumut, dengan menggunakan cup air mineral.
Salah satu pimpinan aksi, Muhammad Darul Yusuf mengaku kecewa aksi mereka hanya disambut dan ditanggapi Ngadimin merupakan staf Biro Umum Pemprov Sumut, yang tidak bisa memberikan kebijakan, untuk menyelesaikan masalah mereka hadapi.
Darul mengungkapkan Pj Gubsu Hassanudin tidak bertanggungjawab atas penderitaan rakyatnya. Sehingga memilih menjalankan tugas di luar di Kota Medan. Karena, mengetahui ada aksi unjuk rasa ini.
"Itu lah (Pj Gubernur Sumut) kurang ajar, surat sudah masuk 4 hari lalu. Dia sudah tahu mau turun aksi ini, dia lari. Itu kurang ajar, tidak bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin," kata Darul dengan nada kesal.
Darul mengungkapkan Masyarakat Adat dan Petani di Sumut memiliki dan menguasai tanah dari Labuhan Batu hingga Hamparan Perak, sudah menempati lahan sekitar 60 tahun. Kini terancam tergusur dan dirampas tanahnya.
"Kepada pak Presiden Jokowi keluarkan sertifikat atas tanah yang kami kuasai. Itu janji kalian sebelum juta hektar sertifikat, ini diviralkan, saya bertanggungjawab, saya dulu pendukung Jokowi," kata Darul.
Darul meminta kepada Jokowi dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk turun ke Medan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah dihadapi masyarakat di Sumut ini.
"Tahun 2024, kami dukung Prabowo &Gibran, pak prabowo, Pak Jokowi datang ke Medan. Lihat kami, habis digusur, karena kami enggak mau melawan aja, habis dibuat ke mafia, kita dicampakkan ke laut, mati kita semua. Mafia tanah, enggak usaha disebutkan semua orang tahu," jelas Darul.
Sementara itu, Perwakilan Pemprov Sumut, Ngadimin mengungkapkan bahwa Pj Gubenur Sumut, Hassanudin sedang berada di luar kota, ada kunjungan kerja di Kabupaten Langkat.
Dia membantah Pj Gubsu Hassanudin tidak ada di kantornya, menghindari unjuk rasa ini."Tidak lah seperti itu," sebut kepada wartawan. Menurut Ngadimin, Pemprov Sumut berniat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang dihadapi masyarakat di Sumut.
"Kita membahas persoalan apa yang terjadi, bisa diambil alternatif kebijakan. Kita hanya menampung aspirasi mereka, permintaan mereka terkait permasalahan mereka hadapi. Kita akan dalami persoalan ini dan ditindaklanjuti," jelas Ngadimin.
Tidak mendapatkan tanggapan dari Pj Gubsu Hassanudin yang sedang di luar Kota Medan. Massa aksi membubarkan diri menuju BPN Sumut, untuk melakukan aksi yang sama.
Sebelumnya aksi unjuk rasa yang mendapat pengawal dari pihak kepolisian itu, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sebab jalan Pangeran Diponegoro ditutup dan dialihkan ke Jalan Kartini.