| Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |

Gagasan sekolah swasta gratis di Jakarta memunculkan harapan sekaligus perdebatan baru dalam dunia pendidikan. Di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri, kebijakan itu terdengar seperti jalan keluar yang manusiawi: negara hadir membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa bersekolah di sekolah swasta tanpa dibebani biaya pendidikan.
Di atas kertas, gagasan tersebut tampak progresif dan berpihak pada rakyat kecil. Namun pertanyaannya, apakah pendidikan gratis cukup dimaknai sebatas membebaskan biaya sekolah?
Pertanyaan itu penting sebab pengalaman panjang pendidikan di negeri ini menunjukkan bahwa kata “gratis” sering kali berhenti pada urusan administratif, sementara beban nyata tetap ditanggung keluarga.
Banyak orangtua mungkin tidak lagi membayar SPP, tetapi masih harus memikirkan uang transportasi, seragam, buku tambahan, iuran kegiatan, hingga ongkos sosial agar anaknya tidak merasa minder di lingkungan sekolah. Pendidikan akhirnya tetap mahal dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, program sekolah swasta gratis seharusnya tidak hanya dibaca sebagai kebijakan bantuan biaya, melainkan momentum untuk mengkaji ulang arah keadilan pendidikan kita.
Selama ini, sekolah negeri selalu diposisikan sebagai simbol pendidikan murah dan berkualitas, sementara sekolah swasta kerap dianggap pilihan kedua bagi mereka yang gagal masuk negeri.
Akibatnya, lahirlah kompetisi yang tidak sehat: orangtua berlomba mengejar sekolah negeri favorit, sementara sekolah swasta tertentu bertahan dengan fasilitas terbatas dan jumlah siswa yang terus menurun.
Dalam konteks itu, gagasan sekolah swasta gratis sebenarnya menyimpan pesan penting: negara mulai mengakui bahwa tanggung jawab pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah negeri. Sekolah swasta juga bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang selama puluhan tahun membantu negara mencerdaskan anak bangsa.
Namun kebijakan sebesar itu tentu tidak boleh berhenti pada romantisme populis. Sebab persoalan pendidikan kita jauh lebih dalam daripada sekadar akses masuk sekolah. Kita sedang menghadapi krisis mutu pembelajaran, ketimpangan fasilitas, dan jurang kualitas pendidikan yang semakin terasa antara sekolah elite dan sekolah biasa.
Jika sekolah swasta gratis hanya menjadi proyek memperluas angka partisipasi tanpa diiringi peningkatan mutu, maka kebijakan itu berisiko sekadar memindahkan siswa tanpa benar-benar memperbaiki kualitas pendidikan mereka. Di titik inilah makna pendidikan gratis perlu dibaca ulang.
Kebijakan sekolah swasta gratis juga perlu dibaca dalam konteks ketimpangan sosial perkotaan yang semakin tajam. Di kota besar, pendidikan sering menjadi arena reproduksi privilese.
Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses pada sekolah unggulan, les tambahan, perangkat digital, dan lingkungan belajar yang mendukung. Sementara anak-anak dari keluarga miskin harus bertarung dengan keterbatasan. Akibatnya, sekolah tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang mobilitas sosial, melainkan perlahan berubah menjadi cermin ketimpangan ekonomi.
Karena itu, ketika negara mulai membiayai sekolah swasta, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya berapa siswa yang ditanggung, tetapi juga apakah kualitas pendidikan mereka benar-benar dijamin.
Jangan sampai sekolah gratis hanya melahirkan segregasi baru, yakni siswa miskin ditempatkan di sekolah tertentu dengan mutu seadanya, sementara sekolah elite tetap menjadi ruang eksklusif bagi mereka yang memiliki modal ekonomi.
Kita membutuhkan keberanian untuk mengubah cara pandang terhadap pendidikan. Sekolah bukan sekadar tempat memindahkan kurikulum ke kepala siswa.
Sekolah adalah ruang pembentukan manusia. Tempat anak-anak belajar berpikir kritis, mengenal empati, memahami keberagaman, dan membangun harapan tentang masa depan mereka.
Dalam konteks itulah, sekolah swasta gratis seharusnya menjadi awal dari reformasi pendidikan yang lebih besar, bukan sekadar program bantuan biaya.
Negara perlu memastikan bahwa sekolah-sekolah swasta yang terlibat benar-benar memiliki standar mutu yang baik, guru yang layak, dan sistem pembelajaran yang memanusiakan siswa. Jangan sampai sekolah gratis justru identik dengan pendidikan kelas dua.
Guru juga menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Sebab bagi banyak anak, kualitas pendidikan lebih sering ditentukan oleh kualitas relasi dengan gurunya daripada megahnya gedung sekolah.
Guru yang hadir dengan empati, mendengar muridnya, dan mampu menyalakan semangat belajar adalah inti dari pendidikan yang membebaskan. Tetapi guru tidak mungkin bekerja maksimal jika kesejahteraan dan martabatnya terus diabaikan.
Pada akhirnya, gagasan sekolah swasta gratis membuka satu pertanyaan besar: apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Jika pendidikan hanya dimaksudkan untuk memastikan anak masuk sekolah, maka kebijakan gratis mungkin sudah cukup.
Namun jika pendidikan dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan sosial dan memutus rantai kemiskinan, maka negara harus bekerja jauh lebih serius daripada sekadar membebaskan biaya administrasi.
BACA JUGA: SPMB 2026: Ketika Sekolah Jadi Arena Kompetisi Orang Tua
Sebab pendidikan yang benar-benar gratis bukan hanya membebaskan biaya, melainkan membebaskan masa depan anak dari keterbatasan hidup yang diwariskan. Di situlah ukuran sejati keberhasilan sebuah bangsa diuji.
====
Penulis Pegiat Komunitas BERGEMA Guru Sumatera Utara
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), data diri singkat (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com.

