GELOMBANG demonstrasi yang berkembang di berbagai kota dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu ujian politik paling serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejak memulai masa jabatan.

Aksi-aksi yang digerakkan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan elemen masyarakat lainnya menunjukkan bahwa di balik stabilitas politik formal yang masih terjaga, terdapat akumulasi keresahan yang semakin sulit diabaikan.

Sayangnya, di tengah menguatnya kritik publik, muncul pula kecenderungan sebagian kalangan untuk mengaitkan demonstrasi dengan campur tangan asing, operasi politik negara luar, atau agenda pihak tertentu yang ingin menggoyang pemerintahan.

Narasi tersebut bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Setiap kali muncul gelombang ketidakpuasan sosial, selalu ada upaya mencari penjelasan eksternal yang dianggap lebih mudah diterima dibandingkan melakukan evaluasi terhadap persoalan internal.

Masalahnya, tuduhan terhadap pihak asing sering kali lebih berfungsi sebagai pelarian politik daripada penjelasan yang berbasis fakta. Pelarian yang mungkin efektif untuk mengonsolidasikan dukungan politik dalam jangka pendek, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan yang menjadi sumber kemarahan masyarakat.

Bahkan, pendekatan seperti ini berisiko membuat pemerintah gagal membaca akar masalah yang sebenarnya. Dalam ilmu politik, demonstrasi berskala luas hampir tidak pernah lahir semata-mata karena faktor eksternal.

Kekuatan asing mungkin dapat memanfaatkan situasi yang sedang berlangsung, tetapi tidak dapat menciptakan ketidakpuasan sosial apabila kondisi domestik baik. Jika masyarakat merasa kebutuhan hidupnya terpenuhi, pekerjaannya aman, harga-harga terkendali, dan masa depannya menjanjikan, maka ruang bagi gejolak sosial akan jauh lebih kecil.

Karena itu, untuk memahami demonstrasi yang terjadi saat ini, perhatian seharusnya diarahkan pada kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang berkembang selama satu tahun terakhir.

Krisis Kepercayaan
Pemerintahan Prabowo-Gibran memulai kekuasaan dengan modal politik yang sangat kuat. Dukungan elektoral yang besar, koalisi mayoritas di parlemen, serta tingkat ekspektasi publik yang tinggi menjadi aset yang tidak dimiliki banyak pemerintahan sebelumnya.

Berbagai program unggulan kemudian diluncurkan, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, hingga penguatan investasi strategis nasional.

Dalam praktiknya, masyarakat justru menghadapi situasi yang berbeda. Harga kebutuhan pokok masih tinggi, biaya hidup terus meningkat, kesempatan kerja berkualitas belum tumbuh secara memadai, sementara tekanan ekonomi rumah tangga semakin terasa.

Di berbagai daerah, antrean BBM menjadi simbol ketidaknyamanan publik terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi. Kondisi tersebut melahirkan apa yang disebut para ilmuwan politik sebagai *expectation gap*, yakni kesenjangan antara harapan yang dibangun oleh janji politik dengan realitas yang dirasakan masyarakat.

Semakin tinggi ekspektasi yang dibangun, semakin besar pula potensi kekecewaan apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Gejala ini terlihat jelas pada kelompok kelas menengah Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi sekitar 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, sekitar 9,48 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam kurun lima tahun terakhir.

Pada saat yang sama, kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah masih menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi rumah tangga nasional sehingga menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Data tersebut bukan sekadar angka statistik. Di baliknya terdapat jutaan keluarga yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi, meningkatnya kerentanan sosial, dan berkurangnya optimisme terhadap masa depan.

Mereka adalah guru, dosen, pegawai, tenaga profesional, pelaku UMKM, serta generasi muda yang selama ini bekerja keras untuk mempertahankan kualitas hidup yang layak. Kelompok inilah yang kini semakin merasakan tekanan.

Harga rumah sulit dijangkau, biaya pendidikan meningkat, lapangan pekerjaan formal terbatas, sementara pendapatan tidak tumbuh secepat kenaikan biaya hidup. Akibatnya, muncul perasaan bahwa kerja keras tidak lagi menghasilkan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Memahami fenomena ini sangat penting karena dalam banyak negara, gejolak sosial sering kali tidak dipicu oleh kelompok termiskin, melainkan oleh kelompok kelas menengah yang merasa kehilangan harapan. Ketika harapan memudar, kemarahan sosial menjadi lebih mudah berkembang.

Karena itu, demonstrasi yang terjadi saat ini dapat diasumsikan sebagai ekspresi dari krisis kepercayaan yang sedang tumbuh. Kritik yang disampaikan tidak hanya menyangkut harga BBM atau biaya hidup, tetapi juga menyentuh isu tata kelola keuangan negara, efektivitas program prioritas pemerintah, kepastian hukum, transparansi kebijakan, hingga kualitas demokrasi.

Di sinilah letak persoalan yang paling mendasar. Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah menghadapi demonstrasi itu sendiri, melainkan memulihkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan negara.

Kepercayaan merupakan modal politik yang jauh lebih penting daripada dominasi koalisi di parlemen atau kekuatan birokrasi. Ketika kepercayaan mulai terkikis, setiap kebijakan akan menghadapi resistensi yang lebih besar.

Menyalahkan Asing, Mengabaikan Koreksi
Sayangnya, kebiasaan menyalahkan pihak asing justru berpotensi memperlambat proses koreksi yang diperlukan. Narasi tersebut dapat menciptakan ilusi bahwa sumber masalah berada di luar negeri, padahal dominasi persoalan yang dikeluhkan masyarakat bersumber dari kondisi domestik.

Menurunnya daya beli bukan disebabkan oleh demonstran. Menyusutnya kelas menengah bukan akibat operasi intelijen asing. Sulitnya memperoleh pekerjaan juga bukan hasil konspirasi negara lain. Persoalan-persoalan tersebut merupakan tantangan nyata yang membutuhkan kebijakan nyata pula.

Lebih dari itu, penggunaan narasi kambing hitam asing dapat mengurangi sensitivitas pemerintah terhadap kritik yang sebenarnya konstruktif. Dalam demokrasi, kritik dan demonstrasi bukanlah ancaman yang harus ditakuti. Keduanya merupakan mekanisme koreksi yang memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan yang tidak selalu terlihat dari laporan birokrasi.

Gelombang demonstrasi saat ini belum tentu menjadi ancaman langsung bagi stabilitas pemerintahan, tetapi merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan. Sebab, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjawab persoalan ekonomi, sosial, dan hukum yang dihadapi.

Karena itu, respons yang dibutuhkan bukanlah memperluas kecurigaan terhadap pihak luar, melainkan memperkuat evaluasi terhadap diri sendiri. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat, bahwa program-program prioritas berjalan efektif dan akuntabel, bahwa kepastian hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, serta bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Pada akhirnya, ancaman terbesar bagi pemerintahan bukanlah demonstran yang turun ke jalan dan bukan pula kekuatan asing yang sering dituduhkan berada di balik protes dan demonstrasi. Ancaman terbesar adalah hilangnya kemampuan membaca realitas yang sedang dialami masyarakat.

BACA JUGA: Bangsa yang Kehilangan Teladan

Sebab, dalam sejarah demokrasi modern, pemerintahan jarang kehilangan legitimasi karena musuh dari luar. Sebaliknya, banyak pemerintahan kehilangan legitimasi karena gagal memahami dan menjawab kegelisahan yang tumbuh dari dalam masyarakatnya sendiri.

====
Penulis Penggiat HAM dan Demokrasi

====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain. Tulisan tidak dikirim dalam bentuk lampiran email, namun langsung dimuat di badan email, disertai dengan lampiran KARTU IDENTITAS (KTP/SIM/DLL), FOTO (minimal 700 px dalam format JPEG/posisi lanskap), DATA DIRI SINGKAT (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 5.500-6.500 karakter. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]. Tidak ada korespondensi terkait layak atau tidaknya tulisan Anda diterbitkan. Silahkan bergabung di Halaman FB MedanBisnis Daily atau grup FB medanbisnisdaily.com untuk mengetahui artikel-artikel yang ditayangkan atau kunjungi website: medanbisnisdaily.com