Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Tere Liye mengungkapkan protes yang cukup keras tentang perlakuan pajak di Indonesia. Ia bahkan berani memutuskan tidak lagi menerbitkan buku ke depannya.
Aksi protes Tere Liye ternyata mendapat sambutan banyak pihak. Terutama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang memiliki kewenangan atas persoalan pajak di Indonesia. Ia terhenyak atas keputusan yang diambil oleh Tere Liye.
Menurut Sri Mulyani, Tere Liye memahami kebijakan pajak di Indonesia. Apalagi penulis Hafalan Shalat Delisa tersebut ternyata adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), sama seperti Sri Mulyani.
"Tere Liye memahami kebijakan ini karena dia adalah penulis yang sangat paham mengenai seluk beluk perpajakan. Bangga saya punya teman alumni FEUI yang tidak hanya pintar substansi ekonomi dan perpajakan tetapi juga piawai serta indah dalam menulis cerita," tulis Sri Mulyani saat membalas salah satu komentar di akun Instagram, Senin (11/9/2017).
Sri Mulyani menyatakan, yang diharapkan Tere Liye adalah dalam penghitungan pajak dapat sekaligus memasukkan komponen jerih payah serta biaya yang dikeluarkan selama proses penulisan.
Pemerintah telah memberikan akomodasi melalui mekanisme norma. Norma yaitu suatu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Namun Tere Liye menilai masih ada biaya lainnya dalam pembuatan buku.
Sri Mulyani berkomitmen untuk terus menciptakan kebijakan yang adil, seperti yang diharapkan Tere Liye. Walaupun tidak mudah. Pemerintah seringkali dihadapkan pada pilihan, misalnya konsistensi, keadilan, dan persamaan perlakuan antara pelaku pajak versus tujuan pemihakan atau afirmatif. (dtf)