Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Sleman - Tidak hanya di RSUD Kulon Progo dan Bantul, BPJS Kesehatan ternyata juga menunggak membayar klaim ke RSUD Sleman. Nilainya mencapai sekitar Rp 11 miliar.
"Ada klaim yang belum dibayarkan oleh BPJS, sekitar Rp 11 miliar lebih, tidak sampai Rp 12 miliar," kata Direktur RSUD Sleman, Joko Hastaryo, saat dihubungi wartawan, Senin (30/7/2018).
Joko menjelaskan tunggakan tersebut untuk klaim rawat jalan, rawat inap, dan obat-obatan pasien BPJS pada bulan Mei dan Juni 2018. Pihaknya sudah entry data dan telah diverifikasi BPJS Sleman untuk diserahkan ke BPJS pusat.
"Klaim bulan Juni memang belum jatuh tempo, biasanya akhir bulan Juli ini transfernya atau toleransi sampai awal Agustus. Tapi yang Mei mestinya awal Juni sudah cair, tapi ini belum cair," ungkapnya.
Joko berharap BPJS secepatnya mencairkan klaim BPJS agar operasional RSUD Sleman bisa tetap berjalan normal. Terlebih hampir 90 persen pasien RSUD Sleman merupakan peserta BPJS.
"Untuk pelayanan rumah sakit, khususnya hampir 90 persen pasien BPJS. Kalau pencairan klaim terlambat 3 bulan kita tetap bisa operasional. Tapi yang jadi masalah kalau lebih dari 3 bulan belum cair, itu timbul masalah karena biaya operasional kita habis, menipis," jelasnya.
Jika sampai pencairan telat lebih dari 3 bulan, lanjut Joko, pihaknya akan koordinasi lebih lanjut ke BPJS untuk mencari solusi. "Misalnya berapa persen dulu dicairkan. Seperti bulan Oktober 2017, kasusnya sama, dan saat itu bisa dicairkan berapa persen gitu dulu, sisanya ditransfer ketika BPJS sudah ada anggaran," terangnya.
Untuk kondisi saat ini, Joko memastikan pelayanan RSUD Sleman masih berjalan normal. pihaknya juga menyiagakan dana cadangan untuk biaya operasional bulan Mei dan Juni.
Sementara saat disinggung apa alasan yang disampaikan BPJS ke manajemen RSUD Sleman sehingga telat membayar klaim, Joko mengakui sempat menerima informasi kondisi ini hampir terjadi di sejumlah daerah lain.
"Alasan terlambat mencairkan katanya secara nasional defisit, tapi lebih tepat silakan konfirmasi ke BPJS. Saya hanya dapat informasi ini masalah nasional," imbuhnya. dtc