Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. DPW Pemuda LIRA Sumut menyoroti lelang jabatan (seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama) untuk mengisi 16 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut yang prosesnya tengah berlangsung saat ini. Ketua DPW Pemuda LIRA Sumut, Bachtiar, atau yang akrab disapa Ahok, mengungkapkan tingginya ekspektasi pihaknya agar yang menjadi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) adalah mereka yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan berdaya saing.
"Karena itu, Pemuda LIRA Sumut mengingatkan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, sebagai penilai akhir nantinya, tidak main-main dalam menentukan pimpinan OPD melalui lelang jabatan eselon II," ujar Ahok kepada medanbisnisdaily.com, Senin (24/6/2019).
Sebagaimana diketahui, 152 peserta lulus tahap administrasi. Tahap selanjutnya penulisan makalah, Selasa 25 Juni 2019, disusul tahap assesment (penilaian) 8-9 Juli 2019 dan wawancara 15 Juli 2019.
Lebih lanjut Ahok mengatakan keyakinan pihaknya akan independensi Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Eselon II dalam melaksanakan tugasnya. Pansel dinilai ahli dan profesional dalam menyeleksi para peserta lelang.
Namun Pansel didorong untuk objektif menilai peserta lelang, misalnya dengan memperhatikan kesesuaian latar belakang keilmuan dengan OPD yang dituju, bidang pekerjaan yang diemban selama ini, prestasi kinerja serta rencana pengembangan yang menggambarkan hendak diarahkan ke mana OPD nantinya.
"Penilaian tersebut ranahnya para Pansel. Ketika nanti ada nilai yang masuk nominasi tiga besar, tetap saja akan dikembalikan Pansel kepada Gubsu untuk menetapkan siapa yang paling tepat menjadi pimpinan OPD, sebab itu adalah hak prerogratif gubernur," kata Ahok.
Meski menjadi hak prerogratifnya, namun Gubernur Edy diingatkan tidak main-main. Gubernur Edy harus lebih memprioritaskan peserta lelang yang nilainya paling tinggi untuk ditetapkan sebagai pimpinan OPD.
Soal prioritas kepada peserta lelang dengan nilai tertinggi itu, menurut Ahok, harus benar-benar diperhatikann Gubsu. Sebab sudah santer beredar isu yang menyebutkan adanya campur tangan oknum petinggi Provinsi Sumut kepada Pansel dalam melaksanakan seleksi.
"Dan kami berharap Pansel tentunya tidak terpengaruh untuk mengutak-atik nilai para peserta dalam memasukan peserta ke dalam tiga besar. Sekali lagi nominasi tiga besar ini yang sangat penting juga untuk diawasi. Gubernur harus bisa mengantisipasi siapa-siapa oknum yang bermain," ujarnya.
Di bagian lain, sambung Ahok, Gubernur Edy harus berhati-hati dalam hal permintaan para tim sukses yang turut berjuang menghantarkannya sebagai Gubernur Sumut pada Pilgubsu 2018. Penentuan pimpinan eselon II dengan melibatkan tim sukses, menjadi efek negatif bagi gubernur yang harus disikapi dengan arif dan bijakasana.
Oleh sebab itu, DPW Pemuda LIRA Sumut mengharapkan Gubernur Edy harus tetap menjaga interigitas sebagai pimpinan yang tegas, adil dan bermartabat dalam penetapan pejabat eselon II itu.
"Semua lapisan masyarakat Sumut akan merasa bangga bila semua urusan pemilihan kepala OPD terlaksana dengan jujur, adil dan bermartabat," pungkas Ahok.