Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - India menolak untuk ikut bergabung dalam pakta blok perdagangan utama di Asia Pasifik. Hal ini disampaikan oleh seorang diplomat India Vijay Thakur Singh pada Senin (4/11), di acara KTT ASEAN ke-35 di Thailand.
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) sendiri merupakan perjanjian antara Asosiasi 10 negara anggota Asia Tenggara dan enam mitra dagang besarnya: China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Negosiasi untuk pakta perdagangan ini telah dimulai sejak 2013 lalu dan keengganan India untuk membuka pasarnya telah menjadi salah satu kendala utama dari waktu ke waktu.
Melansir dari CNBC, Selasa (5/11/2019), Vijay mengatakan bahwa India menyampaikan keputusannya untuk tidak bergabung dengan perjanjian RCEP dengan negara-negara anggota lainnya.
"Ini mencerminkan penilaian kami terhadap situasi global saat ini serta keadilan dan keseimbangan perjanjian, India memiliki masalah signifikan dengan minat inti yang masih belum terselesaikan," kata Vijay Thakur Singh kepada wartawan di Bangkok, sebagaimana dikutip dari CNBC pada Selasa (5/11).
Vijay menolak untuk menjelaskan apa yang menjadi kepentingan inti India yang belum terselesaikan tersebut, tetapi ia menambahkan bahwa negara-negara yang berpartisipasi telah menyadarinya. Vijay juga tidak mengatakan apakah India akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan pakta perdagangan di kemudian hari, namun dia menyampaikan kalau India akan tetap menjalin hubungan dengan ASEAN dan negara-negara lain yang akan tergabung dalam RCEP.
"Dalam keadaan tertentu, kami percaya bahwa tidak bergabung dengan perjanjian adalah keputusan yang tepat untuk India. Kami akan terus bertahan dan memperkuat perdagangan, investasi, dan hubungan antar dengan wilayah ini (ASEAN)," jelas Vijay.
Sebagai catatan, menurut Thailand pakta perdagangan ini akan ditandatangani tahun depan. Teks untuk perjanjian RCEP dikatakan telah selesai dan sedang menunggu tinjauan hukum sebelum negara-negara anggota menandatangani dokumen. dtc