Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Partai NasDem menilai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyetop kebijakan penenggelaman kapal seperti di era Susi Pudjiastuti sudah tepat. NasDem menilai kapal-kapal yang asing yang melanggar itu memiliki nilai ekonomi.
"Saya menganggap bahwa semua kapal yang melakukan pencurian itu harus ditangkap, dan memang tidak perlu ditenggelamkan, tetapi itu bisa digunakan secara ekonomi, apakah itu dilelang dan sebagainya," kata Ketua DPP NasDem Taufiqulhadi di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Taufiqulhadi menyakini dihentikannya penenggelaman kapal telah dikaji oleh pihak KKP. Meski demikian, ia meminta Edhy menetapkan kebijakan yang memberikan efek jera seperti penenggelaman kapal.
"Menurut saya, apa yang dilakukan sekarang itu adalah melalui kajian yang komprehensif," jelasnya.
"Kalau sekarang itu diganti, saya berharap kebijakan sekarang itu memiliki daya shock therapy yang sama dengan sebelumnya, sehingga tidak ada lagi pencurian-pencurian ikan di laut kita," sambung Taufiqulhadi.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan akan menghentikan penenggelaman kapal maling ikan. Edhy mempertimbangkan agar kapal-kapal ilegal yang disita Kejaksaan Agung diberikan untuk nelayan.
"Kalau jargon penenggelaman kapal terus yang kita lakukan sementara pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan kita juga nggak ada, nggak jalan nggak ada gunanya," kata Edhy di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11).
Meski demikian, Edhy tak menutup kemungkinan pihaknya bakal melakukan penenggelaman kapal. Menurutnya, hal tersebut bakal dilakukan berdasarkan perintah pengadilan.
"Penenggelaman kapal itu tetap kita akan lakukan kalau memang ada siapa pelanggarnya, tapi kalau kemudian kita tangkap, kita kejar masak harus kita tenggelamkan, wong dia sudah nyerah. Kan pengadilan urusannya, menenggelamkan kapal pun harus keputusan pengadilan," ujarnya.(dtf)