Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah tergraduasi atau telah selesai merupakan nasabah potensial bagi perbankan. Oleh karena itu, dia mendorong bank-bank milik negara (Himbara), untuk merekrut KPM graduasi sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"KPM yang sudah graduasi merupakan target (nasabah) yang paling aman. Sebab sudah termonitor mengenai konduitenya, termonitor usahanya, datanya juga jelas. Sementara KPM yang kita punya itu puluhan juta, kalau diambil sekian persen saja sudah sekian juta. Sehingga tidak perlu cari (nasabah) yang baru," kata Juliari dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2019).
Hal tersebut diucapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, pada Senin (23/12/2019). Juliari menyatakan, target penyaluran KUR tahun 2019 cukup besar, yakni Rp 190 triliun.
Menurutnya, tidak mudah juga bagi perbankan menyalurkan kredit sebesar ini. "Oleh karena itu, kita punya banyak KPM PKH graduasi yang sudah memiliki usaha. Mereka ini bisa langsung ditawari KUR," kata Juliari.
Ia mendorong bank-bank Himbara agar bekerja aktif mencari mantan KPM PKH yang sudah tergraduasi ini. Diungkapkannya, menemukan KPM PKH tergraduasi tidak sulit, karena sudah tersedia banyak jaringan. Selain itu, Juliari meminta kepada pimpinan daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota untuk berperan menjembatani penyaluran KUR antara perbankan kepada KPM PKH graduasi.
"Kan ada koordinator regional, koordinator wilayah, atau juga pendamping. KPM yang graduasi yang berdagang dan perlu modal, bisa kawinkan saja dengan bank. Kasihlah kredit nanti yang sudah graduasi sudah tidak perlu lagi terima bantuan," katanya.
Juliari mengatakan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo. Pasalnya sebagai daerah super prioritas destinasi wisata, ia ingin kunjungan wisata yang meningkat di Labuan Bajo bisa sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Maka, ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak, agar tercipta situasi yang nyaman dan aman bagi wisatawan, termasuk wisatawan asing.
"Kemiskinan di Manggarai Barat kan masih 18%. Ini kan masih jauh di atas rata-rata nasional yang 9,41%. Oleh karena itu, dengan berbagai program Kementerian Sosial diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," kata Juliari.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyatakan, pada tahun 2019, bantuan sosial yang disalurkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Desember 2019, total senilai Rp 1.802.339.813.830.
"Terbesar ke-4, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Semakin besar bansos berarti semakin besar warga pra-sejahtera yang harus dibantu. Namun, di sisi lain ini juga merupakan bentuk perhatian dari Kementerian Sosial, dengan bantuan yang disalurkan," kata Harry.
Bantuan tersebut, kata Harry, mencakup untuk bansos PKH, BPNT, KUBE, RS-Rutilahu dan bansos Sarana Lingkungan. Sementara untuk Kabupaten Manggarai Barat, sampai dengan Desember 2019 senilai total Rp 103.185.870.000.
Adapun Dirjen Linjamsos menyampaikan kepada Mensos Juliari, KPM PKH yang sudah graduasi dan anak KPM PKH yang berprestasi. Untuk setiap anak KPM PKH yang berprestasi diberikan apresiasi berupa tabungan pelajar BRI senilai Rp 1 juta.
Sebagai informasi, Di Labuan Bajo, Juliari melakukan kunjungan kerja ke tiga titik lokasi. Antara lain kegiatan Sosialisasi Penyaluran PKH dan BPNT di kantor Bupati Manggarai Barat,meninjau E-Warong milik Kornelis Dagut di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, dan berinteraksi dengan pedagang Pasar Batu Cermin, tak jauh dari lokasi E-Warong.
Hadir mendampingi Juliari dalam kunjungan kerja ini, Dirjen Linjamsos Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, para pejabat Eselon 2 terkait, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial. Hadir pula Bupati Manggarai Barat Agustinus CH Dula, dan unsur-unsur pemerintah daerah lainnya. dtc