Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ribut-ribut soal perairan Natuna antara Pemerintah Indonesia dengan China, beberapa hari ini, jadi momentum bagi pemerintah agar memperkuat wilayah perairannya. Pasalnya, banyak wilayah perairan Indonesia yang rawan dicaplok negara tetangga. Di wilayah barat Indonesia, kerawanan yang sama juga mengancam Selat Malaka.
Dalam seminar nasional tentang Selat Malaka yang berlangsung di Universitas Sumatra Utara (USU), 11 Desember 2019, hal itupun sudah disampaikan sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Mereka mengingatkan pemerintah akan massifnya kejahatan di laut perbatasan antar negara, termasuk ekspansi negara China.
"Hampir semua wilayah perairan di daerah perbatasan di Indonesia mengalami masalah yang sama. Pencurian ikan, pelanggaran batas maupun tempat transaksi perdagangan gelap. Di Selat Malaka, bahkan yang paling parah. Ironisnya, banyak pembajak itu orang Indonesia, tapi tokenya orang luar," ujar Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
Dia mengatakan, pemerintah sudah harus mempertimbangkan sikapnya terkait penyelesaian Selat Malaka yang selama ini bersikukuh tidak mau melibatkan dunia internasional. Apalagi sejumlah negara sudah bersedia memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah itu.
Dalam kesempatan itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU Prof Subhilhar bahkan menyebut, masalah Selat Malaka tidak hanya terkait dengan Malaysia, Singapura maupun Indonesia. Tapi juga China.
"Saya ingatkan pemerintah, negara China itu sangat progresif. Mereka menguasai ekonomi dan persenjataan. Jadi pemerintah harus waspada dengan negara China. Termasuk dalam hal Selat Malaka. China itu negara paling ekspansif," katanya.