Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyarankan pemerintah untuk tidak mencabut subsidi elpiji 3 kilogram (kg). Jika rencananya untuk menekan beban negara, maka pemerintah bisa menggunakan skema distribusi tertutup khusus untuk masyarakat miskin.
"Tidak harus dengan mencabut subsidi kepada rakyat miskin, yang berhak memperoleh subsidi. Untuk mengatasi masalah salah sasaran pemerintah harus mengubah distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup atau semi tertutup," kata Fahmy dalam diskusi perubahan skema subsidi elpiji kg di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Menurutnya, menutup akses masyarakat mampu kepada subsidi elpiji 3 kg dapat menghemat beban pemerintah hingga Rp 50 triliun.
"Jika subsidi elpiji kg bisa tepat sasaran, negara akan menghemat dana subsidi LPG 3 Kg hingga mencapai Rp 50 triliun," papar Fahmy.
Namun, hal ini bukan berarti menghilangkan elpiji 'melon' dari pasaran. Hanya saja, ia menyarankan masyarakat mampu bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga normal tanpa subsidi yaitu sekitar Rp 35.000.
"Elpiji 3 kg tetap dijual di pasar dengan harga pasar, seperti elpiji 12 Kg," tuturnya.
Langkah tersebut menurutnya bisa membantu menekan beban pemerintah dalam mensubsidi elpiji 3 kg. Perlu diketahui, subsidi elpiji 3 kg mencapai Rp 42,7 triliun pada tahun 2019.
Selain itu, volume kebutuhan elpiji 3 kg setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2014, kebutuhan elpiji 3 kg sebesar 4,99 juta metrik ton (MT), tahun 2015 naik 11,5% yaitu 5,56 juta MT. Kemudian, di tahun 2016 sebesar 6,004 juta MT, lalu naik 4,8% di tahun 2017 yaitu sebesar 6,29 juta MT. Di tahun 2018 juga naik menjadi 6,53 juta MT, dan pada tahun 2019 meningkat 4,8% menjadi 6,84 MT.(dtf)