Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah Britain Exit (Brexit), dinilai menjadi peluang besar bagi sawit Indonesia untuk kembali menguasai Eropa. Karena begitu Inggris keluar dari Uni Eropa, maka kebijakan yang akan diadopsi oleh negara tersebut terkait perdagangan tidak lagi mengacu pada aturan Uni Eropa. Aturan yang mengadopsi kebijakan Uni Eropa, nantinya hanya akan diterapkan selama masa transisi.
Maka bisa dikatakan Brexit menjadi semacam angin segar bagi sawit Indonesia. Apalagi selama ini, sawit Indonesia kerap dapat perlakuan tidak menyenangkan di Eropa dengan banyaknya black campaign (kampanye hitam) yang menyudutkan komoditas unggulan dalam negeri ini.
"Jadi peluang ini harus dimanfaatkan pemerintah Indonesia. Harus dikejar ini. Dan jika terealisasi, tentu Sumut juga akan ketiban rezeki," kata Sekretaris Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Timbas Prasad Ginting, Rabu (5/2/2020).
Timbas menjelaskan, selama ini pelabuhan terbesar untuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) memang ada di Amsterdam, Belanda yang notabene masih tergabung dalam Uni Eropa. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah, sepanjang pemerintah Indonesia dapat meyakinkan Inggris agar negara tersebut membuka pintu selebar-lebarnya untuk sawit Indonesia.
Dan begitu Inggris membuka pintu untuk sawit Indonesia masuk ke negara tersebut, hal itu akan menyita perhatian negara lain yang tergabung dalam Uni Eropa.
Jika melihat kondisi ini, kata Timbas, pemerintah Indonesia harus intens menjalin komunikasi dengan Inggris terkait kebijakan perdagangan khususnya sawit. Cara ini diyakini akan lebih memudahkan sawit Indonesia diterima kembali di Uni Eropa.
Apalagi selama ini, persoalan utama yang membuat sawit Indonesia kerap ditolak karena persaingan harga.
"CPO kita bisa masuk lebih rendah harganya dibandingkan mereka. Makanya mereka buat isu lain agar tidak bisa masuk," kata Timbas.
Sebelumnya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins mengatakan aturan yang mengadopsi kebijakan Uni Eropa hanya diterapkan Inggris selama masa transisi. Tapi tak menutup kemungkinan, Inggris menerapkan aturan baru dalam berhubungan dengan mitra-mitranya, khususnya di bidang perdagangan.
"Sejujurnya ini juga menjadi pertanyaan Inggris. Selama masa transisi aturan Uni Eropa akan terus berlaku di Inggris. Aturan CPO dan biofuel termasuk di dalamnya," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Inggris memahami dengan pasti pentingnya sektor kelapa sawit bagi ekonomi Indonesia. Karena itu, Inggris akan melakukan yang terbaik agar Indonesia bisa terhindar dari aturan yang merugikan.