Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-New York. Pekerja pabrik daging di Amerika Serikat (AS) memprotes perintah Presiden AS Donald Trump yang menetapkan pabrik daging tetap buka di tengah pandemi Corona (COVID-19). Pekerja berharap staf pabrik menolak kebijakan ini demi keselamatan pekerja.
Selama beberapa minggu terakhir, sejumlah pemasok daging mengumumkan penutupan sementara karena sebagian pekerja terindikasi COVID-19. Serikat Pekerja Internasional dan Pekerja Komersial Serikat memperkirakan 20 pekerja pengemasan daging dan pengolahan makanan telah meninggal akibat komplikasi COVID-19.
Namun, berbeda halnya dengan cara pandang pemerintah AS. Pada Undang-udang Produksi Pertahanan, Trump mengharuskan pabrik untuk tetap buka karena menganggap sektor ini infrastruktur penting untuk menghindari kondisi yang lebih parah lagi saat krisis.
John Tyson, Komisaris Tyson Food, mengungkapkan jika pabrik daging tutup maka akan berdampak pada krisisnya pasokan daging di seluruh AS.
Selama bertahun-tahun, perusahaan pengolahan daging telah mempercepat jalur produksi untuk memproses lebih banyak daging di setiap fasilitas. Percepatan jalur kerja akan memaksa pekerja tidak memiliki jarak antara satu sama lain saat di pabrik. Saat kondisi mewabahnya virus Corona sekarang ini, hal itu berbahaya bagi pekerja.
Seorang pekerja yang dipekerjakan di Tyson Food Waterloo, Iowa, memberikan harapan terkait kebijakan Trump.
"Secara keseluruhan, itu bisa menjadi hal yang baik jika dilakukan dengan benar. Tapi keyakinanku pada pemerintahan ini tidak pernah kuat. Aku ingin tahu apa yang akan menjadi perlindungan pertanggungjawaban kebijakan ini, " kata pekerja Tyson Food yang tidak ingin disebutkan namanya. Dikutip dari CNN, Kamis (30/2/2020).
Trump tidak kali ini memiliki pandangan berbeda dengan pabrik daging. Setahun lalu Trump menempatkan lebih dari 30% pekerja asing di pabrik AS. Hampir dua pertiga adalah orang Latin (35%), Hitam (20%) atau Asia (8%), menurut laporan Pusat Keadilan Pekerja Arkansas Northwest 2016.(dtf)