Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat membuat posisi Tanah Papua dapat setara dengan daerah lain di Indonesia.
"Kita sekarang melakukan percepatan pembangunan pada segala bidang di Papua. Kita menyadari bahwa sarana infrastruktur jalan, air bersih, listrik, kesehatan dan lainnya saat ini sangat dibutuhkan di Papua. Program percepatan pembangunan ini diharapkan dapat membawa Papua setara dengan provinsi lainnya," ujar Deputi Kominfo BIN, Dr. Wawan Hari Purwanto SH MH, saat tampil sebagai narasumber dalam webinar yang bertajuk Menakar Masa Depan Papua yang digelar GPR TV, Minggu (14/6/2020).
Wawan menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bagian percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua. Wawan bahkan mengakui jika Papua banyak menghasilkan SDM berkualitas tinggi yang mendorong pemerintah untuk menyekolahkan mereka ke perguruan tinggi di luar negeri.
Wawan mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang gencar dilakukan pemerintah guna menekan tingginya biaya transportasi akibat penggunaan pesawat untuk mengangkut barang ke berbagai pelosok Papua. Begitu juga dengan program BBM 1 harga dari pemerintah yang diterapkan pemerintah di Papua. Berbagai program pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Kita ingin pembangunan di Papua bisa berjalan lebih cepat sehingga bisa mengembangkan ekonomi lokal. Pelayanan dasar terus kita upayakan masuk hingga ke pelosok. Dan pembangunan yang kita lakukan juga dengan memperhatikan faktor ekologi atau lingkungan," ujarnya.
Pemerintah, ujarnya, terbuka untuk berdialog dengan pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan dengan pemerintah dalam menyikapi persoalan di Papua dan banyak dari hasil diskusi tersebut yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah.
Narasumber lainnya yang merupakan Akademisi Universitas Indonesia, Dr Chusnul Mariyah, mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara teratur terhadap kebijakan otonomi khusus (otsus) yang diberikan kepada Papua. Evaluasi ini untuk mengetahui kesulitan dan kesalahan dalam pelaksanaan Otsus di Papua.
Chusnul juga meminta pemerintah untuk melibatkan tokoh-tokoh adat, agama dan lainnya di Papua dalam program pembangunan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019, Reno Mayor, dalam mengembangkan kualitas SDM putra-putri Papua, ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk dilakukan.
"Pertama, pemerintah harus dapat mengajarkan putra-putri Papua cara bersaing atau menghadapi persaingan dan kedua mindset bahwa orang Papua masih dijajah, harus dirubah," ujarnya.
Reno mengatakan, mindset bahwa orang Papua masih dijajah muncul karena selama ini banyak orang dari luar Papua yang datang dan menikmati pembangunan, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
"Hal ini membuat masyarakat berpikir jika mereka masih belum merdeka dan dijajah. Mindset ini yang harus dirubah," ujarnya.
Tokoh Pemuda Papua, Boy Marcus Dawir meminta kehadiran seluruh elemen pemerintah dalam proses pembangunan di Papua. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang terjadi.
Pihaknya sendiri telah membuat rekomendasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan telah diserahkan kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti.
Duta Besar Indonesia, Prof Dr Imron Cotan, menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini bertujuan untuk menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai provinsi maju, bahkan menjadi yang termaju.
Senior Pamong Papua, Michael Menufandu, optimis jika gencarnya pembangunan yang dilakukan di Tanah Papua dapat menjadikan Papua dan Papua Barat menjadi provinsi maju.
"Pembangunan di Papua sangat luar biasa. Banyak generasi muda Papua menempuh pendidikan di luar negeri, seperti di Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Cina dan lainnya, dengan biaya dari pemerintah," katanya.
Adanya kebijakan Otsus, ujarnya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Papua untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan di dua provinsi tersebut.